KALTENG.CO-Komisi III DPR RI mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut tuntas dan membuka secara gamblang dugaan aliran gratifikasi yang menyeret nama Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni. Langkah ini dinilai krusial demi menjaga kredibilitas lembaga antikorupsi dan mencegah liarnya spekulasi di tengah masyarakat.
Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, menegaskan bahwa penegakan hukum tidak boleh tebang pilih dan harus bersandar penuh pada pemenuhan alat bukti yang sah.
“KPK harus mengungkap seluruh rangkaian peristiwa ini secara profesional, independen, dan berdasarkan alat bukti. Jangan sampai muncul persepsi bahwa penanganan perkara berbeda ketika menyangkut pejabat atau menteri,” cetus Abdullah kepada wartawan, Rabu (8/7/2026).
Berawal dari OTT Bupati Kuansing
Sengkarut ini merupakan buntut dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjaring Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby. Sang kepala daerah diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah (Sekda).
Namun, dalam perkembangannya, penyidik KPK mulai mengendus adanya klaster baru. Lembaga antirasuah kini tengah mendalami dugaan gratifikasi terkait proses pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) untuk kebutuhan program Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Di sinilah nama Menhut Raja Juli Antoni mulai terseret dalam pusaran kasus.
Kronologi ‘Amplop Misterius’ yang Menjadi Sorotan
Publik menyoroti adanya jeda waktu (gaps) yang dinilai janggal dalam proses pengembalian serta pelaporan barang yang diduga gratifikasi tersebut. Berikut kronologi yang mengemuka:
-
2 Juni 2026: Bupati Kuansing Suhardiman Amby melakukan audiensi dengan Menhut Raja Juli Antoni. Usai pertemuan, Suhardiman diduga meninggalkan sebuah amplop di ruang kerja Menhut. Raja Juli mengklaim amplop tersebut langsung dikembalikan hari itu juga melalui ajudannya.
-
Awal Juli 2026: KPK menggelar OTT dan menetapkan Bupati Kuansing sebagai tersangka.
-
3 Juli 2026: Menhut Raja Juli Antoni baru melaporkan penolakan gratifikasi tersebut ke KPK secara resmi.
Timeline yang menunjukkan bahwa laporan penolakan baru dilayangkan setelah adanya OTT dan status tersangka inilah yang memicu tanda tanya besar bagi DPR.
“Jangan ada ruang yang menyisakan tanda tanya, apalagi membuka peluang munculnya persepsi adanya perlakuan yang tidak setara di hadapan hukum,” tambah Abdullah.
DPR Ingatkan Peraturan Baru KPK No. 1 Tahun 2026
Melihat fenomena ini, Abdullah mengingatkan kembali seluruh pejabat dan penyelenggara negara untuk benar-benar memahami regulasi terbaru, khususnya Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pelaporan Gratifikasi serta UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).
Menurutnya, komitmen pemberantasan korupsi tidak bisa hanya bertumpu pada penindakan hukum pasca-kejadian, melainkan harus dibarengi dengan pemahaman aturan yang kuat demi menjaga marwah institusi negara.
3 Poin Penting Penguatan Integritas ASN & Pejabat menurut Komisi III:
-
Pendidikan Antikorupsi: Pembinaan yang menyasar level pengambil kebijakan secara berkala.
-
Paham Konflik Kepentingan: Pemetaan batasan yang jelas saat melakukan audiensi dengan pihak luar.
-
Ketegasan Sikap: Menolak di awal jauh lebih aman daripada melaporkan setelah perkara mencuat ke permukaan.
Kini, bola panas berada di tangan KPK. Publik menunggu sejauh mana lembaga independen ini berani membuka tabir di balik meja kerja Kementerian Kehutanan tersebut secara transparan. (*/tur)