PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Serapan belanja modal Pemerintah Kota Palangka Raya hingga akhir Juli 2026 masih tergolong rendah. Belanja modal peralatan dan mesin, misalnya, baru terealisasi 18,95 persen dari pagu anggaran. Kondisi tersebut menjadi perhatian Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Palangka Raya dalam pemandangan umum terhadap Nota Keuangan Perubahan APBD 2026. Pemerintah kota diminta segera mengevaluasi penyebab rendahnya realisasi sekaligus mengambil langkah percepatan.
Sekretaris Komisi III sekaligus Juru Bicara Fraksi NasDem DPRD Kota Palangka Raya, Rana Mutia Oktari, mengatakan berdasarkan data per 31 Juli 2026, realisasi pendapatan daerah baru mencapai Rp581,3 miliar lebih atau 48,55 persen dari target. Sementara itu, realisasi belanja daerah tercatat Rp496,5 miliar lebih atau sekitar 40,46 persen dari plafon anggaran.
Menurut Rana, perhatian khusus perlu diberikan terhadap belanja modal karena realisasinya masih jauh dari separuh pagu pada sejumlah kelompok belanja. “Hingga akhir Juli 2026, belanja modal peralatan dan mesin baru terealisasi 18,95 persen, belanja modal gedung dan bangunan 24,33 persen, sedangkan belanja modal jalan, jaringan dan irigasi mencapai 30,64 persen,” kata Rana, Selasa (1/9/2026).
DPRD Minta Kendala Belanja Modal Segera Diurai
Fraksi NasDem menilai rendahnya realisasi belanja modal perlu segera dievaluasi. Pasalnya, belanja tersebut berkaitan langsung dengan pengadaan aset pemerintah maupun pembangunan infrastruktur yang manfaatnya diharapkan dapat dirasakan masyarakat.
Rana meminta Pemkot Palangka Raya tidak menunggu hingga mendekati akhir tahun untuk menyelesaikan persoalan yang menghambat pelaksanaan program. Pemerintah daerah, kata dia, perlu mengidentifikasi secara rinci berbagai kendala yang menyebabkan realisasi belanja modal berjalan lambat.
“Perlu dijelaskan apakah rendahnya realisasi dipengaruhi persoalan perencanaan, proses pengadaan, kesiapan dokumen, hingga kemampuan pelaksana kegiatan,” ujarnya.
Menurut Rana, percepatan penyerapan anggaran tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan persentase realisasi. Kualitas pekerjaan dan manfaat program bagi masyarakat tetap harus menjadi prioritas. “Percepatan penyerapan anggaran jangan hanya untuk mengejar angka, tapi harus berorientasi pada output, outcome, kualitas pekerjaan, serta manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Target PAD Naik, Pemkot Diminta Siapkan Strategi
Selain belanja modal, Fraksi NasDem juga menyoroti target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Perubahan APBD 2026. Target PAD diproyeksikan mencapai Rp375,7 miliar lebih. Angka tersebut meningkat sekitar 4,53 persen dibandingkan pagu murni sebesar Rp359,4 miliar lebih.
Rana menilai kenaikan target PAD harus disertai strategi yang realistis dan terukur. Dengan demikian, target pendapatan tidak hanya tercantum dalam dokumen anggaran, tetapi juga dapat direalisasikan secara optimal hingga akhir tahun.
Fraksi NasDem juga mengingatkan pemerintah mengenai rencana penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 yang mencapai Rp60,4 miliar lebih. Dana tersebut diminta digunakan secara selektif dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, kesiapan kegiatan, serta manfaat yang akan diterima masyarakat.
Dengan pengelolaan yang tepat, Fraksi NasDem berharap Perubahan APBD 2026 tidak hanya mampu meningkatkan kinerja keuangan daerah, tetapi juga mempercepat pelaksanaan program pembangunan yang berdampak langsung terhadap masyarakat Kota Palangka Raya. (aza)