PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kota Palangka Raya dinilai membutuhkan sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Upaya penanganan tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman ketika api sudah muncul, tetapi harus dibarengi pencegahan, edukasi masyarakat hingga penanganan dampak pascakarhutla.
Ketua Bapemperda sekaligus Anggota Komisi II DPRD Kota Palangka Raya Khemal Nasery menyampaikan hal tersebut dalam pertemuan bersama Komisi V DPR RI. Menurutnya, persoalan karhutla dan kabut asap membutuhkan penanganan lintas sektor dan pemerintahan.
Pertemuan tersebut menjadi momentum bagi DPRD Kota Palangka Raya untuk menyampaikan secara langsung kondisi serta kebutuhan daerah dalam menghadapi karhutla. Pada hari yang sama, Komisi V DPR RI juga menggelar rapat kerja bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
“Kami membawa aspirasi dari Kota Palangka Raya dan menyampaikan agar di tingkat pemerintah bisa bersinergi dan saling mendukung dalam rangka penanganan kabut asap ini,” kata Khemal, Minggu (23/8).
Pencegahan Karhutla Harus Diperkuat
Khemal mengatakan, karakteristik karhutla di Palangka Raya memiliki tantangan tersendiri karena sebagian wilayahnya memiliki lahan gambut yang mudah terbakar. Kondisi tersebut membuat penanganan tidak bisa hanya dilakukan setelah titik api muncul.
Menurutnya, langkah pencegahan harus menjadi perhatian utama. Edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya pembukaan lahan dengan cara membakar perlu terus ditingkatkan untuk mencegah munculnya titik api baru.
Khemal juga mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan sembarangan, termasuk tidak membuang puntung rokok di kawasan yang rawan terbakar. “Gambut itu mudah terbakar, di dalamnya berongga. Itulah sifat gambut,” ujarnya.
Di tengah upaya penanganan karhutla, ia meminta masyarakat tidak terjebak dalam aksi saling menyalahkan, khususnya melalui media sosial. Sebaliknya, seluruh pihak yang telah terlibat dalam penanganan karhutla harus diberikan apresiasi. “Tidak ada lagi ruang untuk saling menyalahkan. Siapa pun yang sudah meluangkan waktu dan terlibat dalam penanganan karhutla, kita apresiasi dan banyak-banyak terima kasih,” tegasnya.
Anggaran Pascakarhutla Perlu Disiapkan
Selain penanganan saat terjadi kebakaran, Khemal menilai pemerintah juga perlu menyiapkan skenario untuk menghadapi dampak pascakarhutla. Menurutnya, pembahasan KUA-PPAS APBD 2027 dapat menjadi momentum untuk memastikan kebutuhan anggaran terkait dampak karhutla ikut diperhitungkan.
Ia menegaskan, pembangunan daerah tidak boleh hanya berorientasi pada proyek fisik. Dampak karhutla terhadap kesehatan masyarakat, mobilitas hingga aktivitas perekonomian juga harus menjadi perhatian pemerintah. “Kita ingin menyampaikan kesiapan kita bukan hanya fokus pada infrastruktur. Bagaimana penanganan pascakarhutla juga harus dibahas,” katanya.
Kabut asap yang muncul akibat karhutla, lanjut Khemal, berpotensi mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat. Ketika kualitas udara memburuk dan masyarakat memilih mengurangi aktivitas di luar rumah, pelaku usaha yang mengandalkan kunjungan konsumen juga berpotensi mengalami penurunan omzet. “Kalau masyarakat mau di rumah saja, artinya kunjungan ke tempat usaha berkurang, omzetnya juga berkurang,” tandasnya. (aza)