PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Kalimantan Tengah termasuk Kota Palangka Raya mendapat perhatian langsung Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dalam rapat koordinasi (rakor) yang dipimpin langsung Presiden, Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya menyampaikan sejumlah kebutuhan untuk memperkuat penanganan karhutla di lapangan.
Rakor menghadapi ancaman karhutla tersebut berlangsung di Posko Aju Penanganan Karhutla Kalimantan Tengah, kawasan Bandara Tjilik Riwut, Palangka Raya, Sabtu (22/8/2026), yang diikuti unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan dipimpin langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
Rakor digelar untuk membahas penanganan karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan sekaligus memastikan kebutuhan personel maupun peralatan pemadaman di lapangan dapat terpenuhi secepatnya.
Usai rakor, Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin menyampaikan bahwa Presiden secara langsung memantau kondisi karhutla di daerah, termasuk menanyakan situasi terkini, kendala yang dihadapi serta kebutuhan yang diperlukan untuk memperkuat penanganan di lapangan.
“Pada prinsipnya presiden tadi memantau situasi di daerah. Nah, tadi diajak langsung, dipimpin langsung oleh presiden, ada Kasad dan Wakapolri, dan Forkopimda Pak Gubernur, Forkopimda Provinsi, Forkopimda Kota. Bahwa menanyakan situasi, melihat, menanyakan kendala dan masalah, dan apa yang perlu dibantu,” ujar Fairid.
Dalam rakor tersebut, sejumlah usulan yang disampaikan pemerintah daerah mendapat perhatian Presiden. Fairid menyebut, beberapa kebutuhan yang diusulkan telah disepakati untuk dibantu.
“Nah, beberapa usulan-usulan tadi yang diminta, ya alhamdulillah ada disepakati dibantu oleh Pak Presiden,” katanya.
Menurut Fairid, berdasarkan data secara global, kondisi titik api di Kalimantan Tengah masih relatif rendah dibandingkan provinsi lain. Ia mencontohkan wilayah Pontianak yang masih memiliki titik kebakaran cukup banyak. Kendati demikian, Presiden tetap memberikan perhatian terhadap kondisi karhutla di Kalimantan Tengah, khususnya Kota Palangka Raya.
“Nah, untuk titik apinya khususnya sebenarnya di tadi yang secara global datanya, karena di Kalimantan Tengah itu sebenarnya masih rendah dibandingkan provinsi lain. Kita contoh dengan Pontianak, itu masih banyak yang terbakar di Pontianak. Tapi, Pak Presiden tadi tetap memberikan perhatian, khususnya juga dari Kota Palangka Raya dan seluruh di Kalimantan Tengah,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Pemko Palangka Raya juga menyampaikan sejumlah kendala yang dihadapi petugas di lapangan. Salah satunya berkaitan dengan kebutuhan peralatan untuk mendapatkan dan menyuplai air ke lokasi kebakaran.
“Kami juga sudah menyampaikan keluhan dari Palangka Raya, misalkan satu, peralatan untuk bagaimana untuk bisa mendapatkan air, dan itu langsung dibahas oleh Presiden untuk itu. Termasuk APD, ya, dan lain hal,” ungkap Fairid.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Achmad Zaini yang mengikuti rakor secara zoom meeting dari Kelurahan Petuk Katimpun, Kota Palangka Raya, yang menjadi salah satu lokasi dengan kebakarannya cukup luas, mengatakan, Pemko Palangka Raya terus melakukan koordinasi dan bersinergi dengan TNI, Polri, relawan, Manggala Agni serta unsur terkait lainnya dalam upaya memadamkan karhutla.
Menurutnya, karhutla terbesar di Kota Palangka Raya berada di wilayah Kelurahan Petuk Katimpun. Kondisi tersebut membuat seluruh unsur terkait terus bekerja keras melakukan pemadaman.
“Karhutla terbesar di Kota Palangka Raya berada di wilayah Kelurahan Petuk Katimpun. Karena itu, kami terus berkoordinasi dan bersinergi bersama TNI, Polri, relawan, Manggala Agni dan seluruh pihak untuk bekerja keras melakukan pemadaman,” ujar Achmad Zaini.
Ia menjelaskan, salah satu kendala utama dalam penanganan karhutla di wilayah tersebut adalah kondisi lahan gambut yang semakin kering akibat musim kemarau. Ketersediaan air juga menjadi tantangan tersendiri karena apabila tidak turun hujan, sumber-sumber air di sekitar lokasi kebakaran akan semakin menyusut.
Untuk mendukung proses pemadaman, sejumlah sarana dan prasarana telah dikerahkan ke lokasi. Di antaranya dua unit tangki air berkapasitas masing-masing 10 ribu liter dari Dinas Kehutanan, satu unit tangki dari Polda, tiga unit tangki berkapasitas sekitar 5.000 liter dari TNI, serta enam unit pompa penyedot air dari BPBD yang saat ini masih bekerja di lapangan.
Namun, dengan kondisi lahan yang terbakar dan sulitnya memperoleh sumber air, kebutuhan tambahan peralatan masih diperlukan. Dalam rakor bersama Presiden RI, pemerintah daerah menyampaikan kebutuhan tambahan sarana dan prasarana untuk memperkuat penanganan karhutla. Salah satunya penambahan pompa air serta pembangunan sumur bor di lokasi yang sulit mendapatkan sumber air.
“Kami masih membutuhkan pompa air dan sumur bor. Untuk sumur bor, tentunya diperlukan mesin yang memiliki kemampuan kuat untuk menyedot air, mengingat kondisi lahan yang terbakar merupakan lahan gambut,” terangnya.
Penanganan karhutla di lahan gambut juga memiliki tantangan tersendiri. Pemadaman tidak cukup hanya dengan menyiram bagian permukaan karena api dapat merambat dan membakar lapisan gambut di bawah permukaan. Sebab itu, petugas juga menggunakan metode khusus berupa suntik gambut. Air disuntikkan ke dalam lapisan gambut untuk memastikan api benar-benar padam dan tidak kembali muncul. Upaya tersebut dilakukan untuk mencegah api yang masih berada di bawah permukaan kembali menyala dan meluas.
Di tengah kondisi Kota Palangka Raya yang masih siaga karhutla, Achmad Zaini juga mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar.
Ia menegaskan, pembakaran lahan sangat berbahaya dan dapat menimbulkan dampak luas, baik bagi masyarakat maupun lingkungan.
“Jangan membuka lahan dengan cara membakar karena sangat berbahaya dan dapat merugikan semua pihak. Jika menemukan api, segera lakukan pemadaman sedini mungkin agar tidak membesar,” tandasnya. (aza)