PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Perbaikan jalan lingkungan dan drainase kembali menjadi aspirasi utama warga Daerah Pemilihan (Dapil) II Kota Palangka Raya. Persoalan infrastruktur dasar tersebut bukan keluhan baru, melainkan telah berulang kali diusulkan masyarakat namun belum sepenuhnya terealisasi.
Keluhan tersebut mencuat saat anggota DPRD Kota Palangka Raya melaksanakan reses. Warga memanfaatkan momentum tersebut untuk mempertanyakan tindak lanjut berbagai aspirasi yang sebelumnya telah disampaikan melalui forum perencanaan pembangunan.
Wakil Ketua I Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Hap Baperdu, mengatakan kondisi tersebut menjadi catatan penting bagi pemerintah daerah. Menurutnya, kegiatan reses seharusnya tidak hanya menjadi forum untuk menampung usulan baru, tetapi juga menjadi momentum mengevaluasi aspirasi masyarakat yang telah disampaikan sebelumnya.
“Reses ini bukan hanya untuk menampung usulan baru, tetapi juga melihat sejauh mana konsistensi pelaksanaan pembangunan yang sedang berjalan, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau belum,” ujar Hap. Dari hasil dialog dengan masyarakat, Hap menyebut persoalan jalan lingkungan dan drainase hampir selalu muncul di sejumlah wilayah yang dikunjungi. Kedua infrastruktur tersebut dinilai berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat sehari-hari.
Jalan lingkungan yang rusak atau belum memadai dapat menghambat mobilitas warga. Sementara drainase yang tidak berfungsi secara optimal berpotensi menyebabkan genangan ketika hujan turun. Menurut Hap, sebagian aspirasi tersebut bukan merupakan usulan baru. Warga mengaku telah menyampaikannya berulang kali melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), mulai tingkat kelurahan hingga kecamatan.
Sejumlah proposal juga telah disampaikan secara langsung kepada pemerintah daerah maupun anggota DPRD. Namun, hingga pelaksanaan reses, sebagian usulan tersebut dinilai belum menunjukkan tindak lanjut yang signifikan. “Hampir semua usulan minta perbaikan drainase dan jalan lingkungan. Sudah berkali-kali disampaikan melalui Musrenbang tingkat kecamatan. Bahkan proposalnya sudah sampai secara langsung ke pemerintah dan anggota dewan,” ungkapnya.
Hap menambahkan, terdapat pula sejumlah usulan yang sebelumnya telah disepakati untuk dikerjakan pada tahun berjalan. Namun, pelaksanaannya belum terlihat sesuai dengan harapan masyarakat. Kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi bagi DPRD Kota Palangka Raya agar aspirasi masyarakat tidak sekadar berulang masuk dalam daftar usulan pembangunan setiap tahun.
Menurutnya, berbagai usulan yang telah disampaikan berulang kali perlu dipetakan berdasarkan tingkat kebutuhan dan urgensinya. Dengan demikian, program pembangunan dapat lebih tepat sasaran dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Seluruh aspirasi yang dihimpun melalui reses, lanjut Hap, akan menjadi bahan DPRD dalam pembahasan sekaligus penyusunan rekomendasi pembangunan selanjutnya.
Ia berharap program pembangunan yang dijalankan pemerintah daerah benar-benar menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat, khususnya terkait kebutuhan infrastruktur dasar. “Harapan masyarakat sederhana, mereka ingin jalan yang layak dan drainase yang berfungsi dengan baik. Ini menjadi catatan penting bagi kami untuk terus diperjuangkan agar pembangunan yang dilakukan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya.(aza)