PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Mengajar di wilayah pelosok dan pinggiran Kota Palangka Raya tidak hanya membutuhkan dedikasi, tetapi juga biaya perjalanan yang cukup besar. Kondisi tersebut menjadi perhatian DPRD Kota Palangka Raya, khususnya bagi tenaga pendidik yang harus menempuh jarak jauh dari pusat kota menuju sekolah tempat mereka bertugas.
Anggota Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Arif M Norkim, mendorong Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya memberikan dukungan biaya transportasi bagi guru yang mengajar di wilayah dengan akses dan jarak tempuh yang cukup jauh.
Menurut Arif, sejumlah wilayah seperti Danau Tundai, Bukit Pinang, Bereng Bengkel, serta kawasan pinggiran lainnya masih menjadi tantangan tersendiri bagi tenaga pendidik. Sebab, sebagian besar guru yang ditempatkan di wilayah tersebut bukan merupakan warga setempat.
“Guru-guru yang mengajar di wilayah pelosok seperti Danau Tundai, Bukit Pinang, Bereng Bengkel dan daerah pinggiran lainnya perlu mendapat perhatian, khususnya untuk biaya transportasi,” kata Arif, Sabtu (15/8).
Ia menyebutkan, sekitar 90 persen guru yang bertugas di wilayah pelosok tersebut berdomisili di pusat Kota Palangka Raya. Artinya, setiap hari mereka harus menempuh perjalanan dari pusat kota menuju sekolah dan kembali setelah kegiatan belajar mengajar selesai.
Jarak tempuh yang cukup jauh membuat pengeluaran untuk bahan bakar minyak (BBM) menjadi beban tambahan. Terlebih, biaya perjalanan tersebut selama ini masih harus ditanggung menggunakan uang pribadi masing-masing guru.
“Selama ini mereka menggunakan uang pribadi untuk membeli BBM, sementara jarak tempuh menuju sekolah cukup jauh,” ujarnya.
Arif menilai kondisi tersebut tidak dapat disamakan dengan guru yang mengajar di kawasan perkotaan. Tenaga pendidik di wilayah pinggiran harus mengalokasikan biaya lebih besar hanya untuk mencapai sekolah tempat mereka menjalankan tugas.
Karena itu, ia meminta Pemko Palangka Raya mulai mempertimbangkan skema bantuan yang dapat meringankan beban transportasi para tenaga pendidik. Salah satu opsi yang dinilai dapat dikaji adalah melalui Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda).
Dukungan tersebut dinilai penting bukan hanya sebagai bentuk tambahan kesejahteraan bagi guru, tetapi juga untuk memastikan akses pendidikan tetap berjalan secara merata.
Dengan adanya dukungan transportasi, guru yang bertugas jauh dari pusat kota diharapkan tidak terlalu terbebani persoalan biaya perjalanan sehingga dapat lebih fokus menjalankan tugas mendidik para siswa.
“Kalau hanya mengajar di dalam kota mungkin tidak terlalu menjadi masalah, tetapi kalau di daerah pelosok dan pinggiran tentu biaya transportasinya lebih besar,” katanya.
Arif menegaskan, keberadaan guru di sekolah-sekolah wilayah pinggiran merupakan bagian penting dalam memastikan anak-anak mendapatkan hak pendidikan yang sama. Karena itu, faktor jarak dan akses menurutnya perlu menjadi pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pemerintah daerah.
Ia berharap usulan tersebut dapat menjadi perhatian Pemko Palangka Raya dalam penyusunan anggaran, khususnya bagi sekolah-sekolah yang berada di kawasan dengan jarak tempuh dan akses relatif sulit.
“Harapan kami ada Bosda yang dianggarkan khusus untuk membantu uang transport bagi tenaga pendidik yang bertugas di pelosok atau wilayah pinggiran kota,” pungkasnya.