KALTENG.CO-Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Djamari Chaniago memberikan peringatan keras kepada seluruh Kapolda dan Pangdam di Indonesia terkait penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Djamari menegaskan bahwa rekam jejak dan keberhasilan dalam menanggulangi Karhutla akan menjadi penentu utama perjalanan karier serta jabatan mereka ke depan.
Kebijakan tegas ini bukanlah hal baru. Sejak lama, pimpinan TNI dan Polri yang dinilai kurang optimal atau gagal mengendalikan api di wilayah hukumnya berisiko langsung dicopot atau dimutasi dari jabatannya.
”Masih berlaku (sampai sekarang). Pada saat saya berkeliling ke daerah, saya tekankan itu. Keberhasilan Anda (Kapolda dan Pangdam) mengendalikan Karhutla adalah bagaimana karier Anda ke depan,” tegas Djamari di Jakarta, Senin (10/8/2026).
Tolok Ukur Penilaian: Kecepatan Pengendalian, Bukan Cuma Titik Api
Menko Polkam menjelaskan bahwa tolok ukur utama evaluasi pimpinan daerah bukanlah sekadar ada atau tidaknya titik api (hotspot), melainkan kesiapsiagaan dan respons cepat dalam mengendalikan serta menyelesaikan kebakaran.
Langkah tegas ini diambil mengingat dampak Karhutla tahun ini cukup masif, di mana si jago merah telah melahap lebih dari 107 ribu hektare lahan dan hutan di berbagai wilayah Indonesia.
”Dalam upaya mengendalikannya disebut, diukur berhasil atau tidak berhasil. Kalau tidak berhasil, dia punya konsekuensi. Begitu. Tetap itu berlaku,” tambah Djamari.
El Nino Kuat dan Kemarau Panjang Jadi Tantangan Utama
Eskalasi Karhutla tahun ini dipicu oleh fenomena El Nino yang terbilang lebih kuat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi tersebut memicu kekeringan ekstrem dan diprediksi memperpanjang masa kemarau di Indonesia.
Pemerintah mencatat setidaknya ada 6 provinsi dalam status paling kritis:
-
Riau
-
Jambi
-
Sumatera Selatan (Sumsel)
-
Kalimantan Barat (Kalbar)
-
Kalimantan Tengah (Kalteng)
-
Kalimantan Selatan (Kalsel)
Selain 6 provinsi prioritas di Sumatera dan Kalimantan tersebut, lonjakan titik api juga menjadi perhatian khusus aparat di wilayah Jawa Timur (Jatim), Jawa Barat (Jabar), hingga Nusa Tenggara Barat (NTB).
Optimalisasi Satgas Darat dan Operasi Udara
Meski skema Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) dan penyiraman udara (water bombing) sangat efektif, Djamari mengingatkan agar petugas di lapangan tidak hanya bertopang pada bantuan udara semata. Pasalnya, OMC sangat bergantung pada ketersediaan awan hujan alami yang saat ini sangat minim akibat kemarau panjang.
Oleh karena itu, penyisiran dan pemadaman di jalur darat menjadi kunci utama, terutama untuk memadamkan kobaran api di lahan gambut yang dalam.
Strategi Pemadaman Terpadu:
-
Tim Darat: Fokus pada pemadaman langsung mengandalkan tank fleksibel, pembuatan sumur-sumur air buatan di titik karhutla, serta pendinginan lahan (cooling down).
-
Tim Udara: Mengintensifkan water bombing menggunakan armada helikopter dan pesawat fixed-wing pada area yang sulit dijangkau akses darat.
Pemerintah meminta seluruh jajaran TNI, Polri, pemerintah daerah, dan relawan untuk memperkuat koordinasi agar Karhutla tidak semakin meluas dan memicu krisis asap lintas kawasan. (*/tur)