MUARA TEWEH, Kalteng.co-Inovasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Barito Utara yang meluncurkan kanal pengaduan infrastruktur berbasis WhatsApp mendapat sambutan hangat dari jajaran legislatif. Langkah digitalisasi ini dinilai sebagai terobosan cerdas dalam memangkas birokrasi yang rumit antara masyarakat dan pemerintah daerah.
Anggota DPRD Kabupaten Barito Utara, Ardianto, menilai layanan pengaduan ini sangat efisien untuk merespons keluhan warga secara langsung, mulai dari kerusakan jalan, jembatan, hingga fasilitas umum seperti penerangan jalan dan lampu taman.
“Selama ini warga sering bingung harus melapor ke mana jika ada fasilitas publik yang rusak. Dengan adanya hotline khusus di nomor 0822 5484 5258 ini, saluran komunikasi menjadi sangat terbuka dan langsung tepat sasaran,” ujar Ardianto saat dikonfirmasi media, Kamis (4/6/2026).
Jaminan Tindak Lanjut dari Pimpinan Daerah
Politikus Partai Demokrat ini turut memuji komitmen Bupati Barito Utara, H Shalahuddin, bersama Wakil Bupati, Felix Sonadie Y Tingan, dalam mendukung keterbukaan informasi publik.
Menurut Ardianto, pengawasan serta komitmen penuh dari pimpinan daerah menjadi jaminan bahwa setiap laporan masyarakat tidak akan sekadar diendapkan, melainkan langsung ditindaklanjuti oleh tim teknis Dinas PUPR.
Meski memberikan apresiasi tinggi, Ardianto menegaskan agar inovasi digital ini tidak berhenti pada penyediaan saluran komunikasi saja, tetapi harus dibarengi dengan eksekusi penanganan yang cepat.
“Kami di legislatif sangat mengapresiasi langkah responsif ini. Akan tetapi, komitmen tegas dari Dinas PUPR harus benar-benar dibuktikan dengan aksi nyata dan eksekusi perbaikan yang cepat di lapangan,” tegasnya.
Imbau Warga Melapor Lengkap dengan Foto dan Lokasi
Guna mempercepat proses penanganan, Ardianto mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan kanal aduan tersebut secara bijak dan akurat. Warga yang menyampaikan laporan melalui WhatsApp maupun akun Instagram resmi @dispupr.barut diharapkan selalu menyertakan rincian lokasi yang jelas beserta dokumentasi foto pendukung.
Kelengkapan data laporan sangat membantu petugas teknis di lapangan dalam memetakan serta menentukan skala prioritas perbaikan infrastruktur.
“Sesuai dengan slogan yang digaungkan, kami berharap sinergi antara partisipasi aktif warga dan eksekusi tanggap pemerintah ini mampu membawa daerah kita melompat lebih maju,” pungkasnya. (pra)