PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Fraksi Partai NasDem DPRD Provinsi Kalimantan Tengah menyoroti arah kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalteng Tahun Anggaran 2027. Fraksi NasDem meminta agar besarnya anggaran daerah benar-benar diterjemahkan menjadi program yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi Partai NasDem, Raudah, dalam Pemandangan Umum Fraksi terhadap Pidato Pengantar Gubernur Kalteng mengenai Nota Keuangan dan Raperda tentang APBD Kalteng Tahun Anggaran 2027, pada Rapat Paripurna Ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026, Selasa (15/9/2026).
Raudah menyampaikan, Fraksi NasDem memandang APBD bukan sekadar dokumen yang memuat angka-angka penerimaan dan belanja pemerintah. APBD merupakan instrumen pembangunan yang harus diterjemahkan menjadi kebijakan nyata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“APBD bukan sekadar dokumen. Angka-angka penerimaan dan belanja pemerintah adalah instrumen politik pembangunan yang harus diterjemahkan menjadi kebijakan nyata untuk peningkatan kesejahteraan rakyat,” kata Raudah. Berdasarkan Nota Keuangan yang disampaikan pemerintah daerah, struktur rancangan APBD Kalteng 2027 terdiri dari pendapatan daerah sebesar Rp5,386 triliun lebih, belanja daerah Rp5,736 triliun lebih, serta defisit sekitar Rp350 miliar yang ditutup melalui penerimaan pembiayaan.
Fraksi NasDem memahami defisit anggaran dapat menjadi bagian dari kebijakan fiskal daerah sepanjang dikelola secara sehat, terukur dan rasional. Namun, Raudah meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan lebih komprehensif mengenai sumber penerimaan pembiayaan, khususnya SiLPA yang diproyeksikan. Menurutnya, penggunaan SiLPA jangan sekadar menjadi solusi untuk menutup defisit, tetapi harus menjadi bagian dari strategi fiskal daerah yang sehat.
Dalam pemandangan umumnya, Fraksi NasDem menilai penguatan kapasitas fiskal daerah harus menjadi salah satu agenda utama APBD 2027. Raudah mengatakan ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat perlu dikurangi secara bertahap melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), tanpa membebani masyarakat maupun dunia usaha secara berlebihan.
Fraksi NasDem mendorong sejumlah langkah, di antaranya optimalisasi potensi pajak dan retribusi daerah, digitalisasi sistem pemungutan dan pengawasan pendapatan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, penataan serta optimalisasi aset daerah, peningkatan kontribusi BUMD, pengembangan sumber-sumber ekonomi baru, serta penutupan berbagai celah kebocoran pendapatan daerah.
“Peningkatan PAD tidak boleh dilakukan dengan pendekatan yang hanya berorientasi pada penaikan tarif atau penambahan beban masyarakat. Yang lebih penting adalah memperluas basis ekonomi, meningkatkan aktivitas usaha, menciptakan lapangan kerja, dan membangun ekosistem ekonomi daerah yang produktif,” jelas Raudah.
Fraksi NasDem turut memberikan perhatian terhadap besarnya alokasi belanja daerah. Raudah menegaskan, besarnya anggaran harus berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. “Kami tidak ingin APBD hanya besar secara nominal, tetapi kecil dalam dampak,” tegasnya.
Karena itu, belanja daerah diminta diarahkan pada sejumlah kebutuhan masyarakat, seperti peningkatan kualitas pendidikan, pemerataan pelayanan kesehatan, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, peningkatan konektivitas antarwilayah, penguatan ketahanan pangan, pemberdayaan UMKM dan ekonomi rakyat, serta peningkatan kesejahteraan petani, nelayan dan masyarakat pedesaan.
Dengan wilayah Kalteng yang luas dan memiliki karakter geografis beragam, Fraksi NasDem menilai pembangunan jalan, jembatan, transportasi, jaringan komunikasi, air bersih, sanitasi dan infrastruktur dasar lainnya harus menjadi bagian penting dalam kebijakan APBD 2027. Namun, pembangunan tidak hanya diarahkan untuk membangun infrastruktur baru. Pemeliharaan dan peningkatan kualitas infrastruktur yang sudah ada juga dinilai penting.
Raudah menekankan, konektivitas antarwilayah harus diperkuat agar pembangunan dan aktivitas ekonomi dapat dirasakan secara lebih merata oleh masyarakat di seluruh wilayah Kalteng. Fraksi NasDem menilai ketahanan pangan harus ditempatkan sebagai salah satu agenda strategis APBD 2027. Perubahan iklim, ketidakpastian ekonomi global serta potensi gangguan rantai pasok pangan menjadi tantangan yang harus diantisipasi pemerintah daerah.
Program pertanian, menurut Raudah, tidak boleh berhenti pada pemberian bantuan sarana produksi. Pemerintah perlu membangun ekosistem pertanian dari hulu hingga hilir. “Mulai dari produksi, penyediaan benih, pupuk, teknologi, pengolahan, penyimpanan hingga pemasaran,” ujarnya. Dengan pendekatan tersebut, sektor pertanian diharapkan tidak hanya mampu menjaga ketersediaan pangan, tetapi juga meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan masyarakat.
Fraksi NasDem juga menegaskan pendidikan dan kesehatan merupakan investasi jangka panjang dalam pembangunan manusia Kalimantan Tengah. Raudah meminta pemerintah provinsi memastikan anggaran pendidikan benar-benar berdampak terhadap peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan. Begitu pula di sektor kesehatan. Ketersediaan fasilitas kesehatan, tenaga medis, obat-obatan, pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta akses masyarakat di wilayah terpencil harus menjadi perhatian serius.
“APBD 2027 harus mampu menjawab persoalan tersebut secara nyata,” katanya. Fraksi NasDem memberikan apresiasi terhadap kebijakan rasionalisasi belanja yang tidak menjadi prioritas sebagaimana disampaikan dalam pidato pengantar Gubernur Kalteng. Namun, Raudah mengingatkan agar rasionalisasi tidak diterjemahkan sebagai pemotongan anggaran secara merata.
“Yang harus dilakukan adalah pemotongan belanja yang tidak produktif dan mempertahankan serta memperkuat belanja yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat,” tegasnya. Selain itu, Fraksi NasDem mendorong pemerintah Provinsi Kalteng terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif dan bebas dari praktik penyalahgunaan anggaran.
Setiap organisasi perangkat daerah (OPD) juga diminta memiliki indikator kinerja yang jelas sehingga penggunaan anggaran dapat diukur dan dipertanggungjawabkan. Pada akhirnya, Fraksi NasDem memandang APBD Tahun Anggaran 2027 harus menjadi APBD yang sehat, produktif, inklusif dan berpihak kepada rakyat.
Raudah menyampaikan, Fraksi NasDem ingin APBD 2027 tidak hanya mampu menjaga kesinambungan pemerintahan, tetapi juga menjadi mesin penggerak pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalteng. “Kalteng memiliki sumber daya alam yang besar, wilayah yang luas, serta posisi strategis dalam pembangunan nasional. Tantangan kita adalah memastikan bahwa seluruh potensi tersebut memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Kalimantan Tengah,” pungkasnya. (bam)