PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan sejumlah catatan strategis terhadap Nota Keuangan dan Rancangan APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2027. Pemandangan umum tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi PDI Perjuangan, Yeni Maria, dalam Rapat Paripurna Ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026 DPRD Kalteng, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kalteng, Selasa (15/9/2026).
Fraksi PDI Perjuangan menilai APBD harus ditempatkan sebagai instrumen utama untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, setiap program yang dianggarkan harus memiliki dampak nyata dan dapat dirasakan masyarakat.
“Fraksi PDI Perjuangan menekankan pentingnya keseimbangan dalam penganggaran APBD tahun anggaran 2027. Anggaran harus menjadi instrumen pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan RPJMN. Setiap dana yang dianggarkan harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan terukur,” kata Yeni.
Salah satu persoalan yang mendapat perhatian serius adalah bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di sejumlah wilayah Kalteng. Menurut Fraksi PDI Perjuangan, pemerintah daerah perlu meningkatkan keseriusan dalam penanganan karhutla karena dampaknya mengganggu aktivitas masyarakat.
Fraksi juga meminta organisasi perangkat daerah (SOPD) meningkatkan kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Bahkan, anggaran bagi SOPD yang dinilai tidak optimal perlu dievaluasi. “Mengingatkan SOPD yang kinerjanya tidak optimal, jika perlu adanya pemotongan anggaran bagi SOPD yang berpotensi menyumbang SILPA,” tegasnya.
Selain itu, Fraksi PDI Perjuangan meminta APBD 2027 lebih diarahkan pada sektor pendidikan, kesehatan, sumber daya manusia dan pelayanan publik. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk menekan angka kemiskinan dan stunting sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti pentingnya penguatan ekonomi kerakyatan. Infrastruktur yang dibangun pemerintah diharapkan tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi mampu meningkatkan produktivitas petani, nelayan, dan peternak.
“Penguatan infrastruktur yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah meningkatkan produktivitas ekonomi kerakyatan, baik petani, nelayan, peternakan dalam rangka mendukung perekonomian mereka untuk mencapai industri berbasis pertanian dan perikanan,” ujarnya.
Di sektor pendapatan, Fraksi PDI Perjuangan mengapresiasi adanya peningkatan target pendapatan daerah. Dalam rancangan awal, pendapatan daerah 2027 diperkirakan sebesar Rp5,21 triliun lebih dan setelah pembahasan disepakati menjadi Rp5,39 triliun lebih.
Kenaikan tersebut mencapai sekitar Rp176,45 miliar atau 3,39 persen. Fraksi meminta peningkatan pendapatan tersebut diikuti dengan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi kebocoran anggaran.
Untuk meningkatkan pendapatan daerah, pemerintah diminta memperluas basis pajak dan retribusi, memperkuat digitalisasi sistem pemungutan, serta memberikan insentif fiskal bagi dunia usaha.
Sementara dari sisi belanja, Fraksi PDI Perjuangan mendorong pemerintah mengalihkan fokus kepada program-program produktif yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Persoalan akses listrik juga menjadi perhatian Fraksi PDI Perjuangan. Pemerintah daerah didesak mempercepat perluasan jaringan listrik PLN, terutama ke wilayah perdesaan yang hingga kini belum terjangkau jaringan listrik.
“Listrik bukan kemewahan, tetapi kebutuhan dasar yang mendukung pendidikan, kesehatan, dan pertumbuhan ekonomi,” ujarnya. Fraksi PDI Perjuangan menilai akses listrik memiliki keterkaitan erat dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Ketersediaan listrik juga menjadi bagian penting dalam menunjang aktivitas pendidikan, pelayanan kesehatan hingga pengembangan ekonomi masyarakat di daerah.
Selain listrik, Fraksi PDI Perjuangan turut menyoroti kesejahteraan guru. Kondisi perumahan dinas guru di sejumlah daerah disebut sudah tidak layak dan membutuhkan perhatian pemerintah. “Persoalan kesejahteraan guru, perumahan dinas guru di banyak daerah sudah tidak layak huni dan kondisi yang sangat-sangat memprihatinkan,” katanya.
Fraksi PDI Perjuangan berharap seluruh program dan kegiatan dalam APBD 2027 benar-benar ditetapkan berdasarkan skala prioritas serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Setelah menyampaikan berbagai catatan tersebut, Fraksi PDI Perjuangan menyatakan dapat menerima Nota Keuangan dan Rancangan APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2027 untuk diproses dan dibahas lebih lanjut.
“Berdasarkan pemandangan umum yang telah kami sampaikan, Fraksi PDI Perjuangan dapat menerima Nota Keuangan dan Rancangan APBD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2027 untuk diproses dan dibahas lebih lanjut,” pungkas Yeni Maria. (bam)