PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya diminta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) serta kabut asap sepanjang 2026. Evaluasi tersebut dinilai penting sebagai dasar penyusunan program dan alokasi anggaran penanganan Karhutla pada 2027.
Wakil Ketua II Komisi III DPRD Kota Palangka Raya, Sri Ani Rintuh, menilai pemerintah perlu membedah berbagai kelemahan dan keberhasilan strategi penanganan Karhutla selama tahun ini. Menurutnya, kebijakan tahun depan tidak boleh hanya berorientasi pada pemadaman setelah api meluas.
“Alokasi anggaran 2027 harus dieksekusi secara tepat guna dan tidak boros. Kita wajib belajar dari krisis 2026 agar siklus Karhutla dan kabut asap tidak terus berulang menimpa masyarakat,” tegas Sri Ani, Sabtu (12/9).
Sri Ani menekankan, besarnya serapan anggaran tidak serta-merta menunjukkan keberhasilan penanganan Karhutla. Indikator utama keberhasilan, kata dia, adalah sejauh mana anggaran tersebut mampu memperkuat mitigasi, kesiapsiagaan, serta mengurangi dampak bencana terhadap masyarakat.
Karena itu, ia meminta porsi anggaran Karhutla 2027 diprioritaskan untuk langkah pencegahan sejak dini, terutama sebelum memasuki periode kemarau yang rawan kebakaran.
Sejumlah aspek yang dinilai perlu diperkuat meliputi pemetaan kawasan rawan Karhutla, peningkatan intensitas patroli, pembasahan lahan gambut, ketersediaan sumber air, serta kelayakan sarana dan kesiapan personel pemadam.
Evaluasi Karhutla 2026 Harus Berujung Perbaikan
Menurut Sri Ani, langkah preventif harus menjadi prioritas karena penanganan yang baru dilakukan ketika api membesar berpotensi membutuhkan biaya lebih besar dan lebih sulit dikendalikan.
“Jangan sampai kita setiap tahun hanya membakar anggaran untuk memadamkan api, sementara akar persoalannya tidak diselesaikan. Pencegahan harus diperkuat agar setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar membuahkan hasil,” paparnya.
Politikus tersebut mengingatkan agar hasil evaluasi penanganan Karhutla 2026 tidak berhenti sebagai dokumen administratif. Seluruh temuan di lapangan harus diterjemahkan menjadi perbaikan konkret dalam perencanaan dan pelaksanaan program tahun berikutnya.
Strategi yang terbukti kurang efektif perlu diperbaiki, sedangkan langkah yang berhasil mencegah penyebaran api harus dipertahankan dan diperkuat.
Sri Ani juga menyoroti dampak Karhutla yang tidak hanya berkaitan dengan kerusakan lingkungan, tetapi turut memengaruhi aktivitas masyarakat dan kesehatan publik. Kabut asap yang menyelimuti wilayah perkotaan berpotensi mengganggu mobilitas warga, kegiatan ekonomi, serta meningkatkan risiko gangguan pernapasan.
“Target utama kita bukanlah sekadar mengejar tingginya serapan anggaran, melainkan memastikan masyarakat pada 2027 terbebas dari kondisi krisis seperti tahun ini. Itulah tolok ukur keberhasilan pemerintah yang sejati,” pungkasnya. (aza)