MUARA TEWEH, Kalteng.co – Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Barito Utara, H Tajeri, mendukung langkah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Utara membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penegakan Hukum untuk mengatasi persoalan tata niaga Bahan Bakar Minyak (BBM) di daerah tersebut.
Tajeri menilai pembentukan satgas merupakan langkah konkret yang telah lama dinantikan masyarakat, terutama untuk mengatasi persoalan kelangkaan dan ketidakstabilan harga BBM.
“Kita dukung 99 persen. Inilah langkah yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Barito Utara. Aturan perundang-undangan Migas sudah sangat jelas dan tegas. Sekarang tinggal bagaimana Aparat Penegak Hukum (APH) menindaklanjutinya di lapangan,” ujar Tajeri, Kamis (11/9/2026).
Menurutnya, keberadaan sembilan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan sejumlah Pertashop di Barito Utara seharusnya mampu mendukung pemenuhan kebutuhan BBM masyarakat. Karena itu, ia mempertanyakan masih terjadinya persoalan distribusi yang berdampak pada kelangkaan dan kenaikan harga.
“Masalah BBM ini adalah penyakit lama, alurnya persis seperti sinetron yang tidak pernah berakhir. Semoga melalui rapat yang dipimpin langsung oleh orang nomor satu di Barito Utara dan didampingi jajaran APH ini, harga BBM bisa kembali normal sesuai aturan,” harapnya.
Pemkab Bentuk Satgas Penegakan Hukum
Sebelumnya, Pemkab Barito Utara menggelar rapat koordinasi lintas sektoral untuk membahas persoalan tata niaga BBM pada Kamis (10/9/2026) pagi. Rapat tersebut dipimpin Bupati Barito Utara H Shalahuddin ST MT, didampingi Wakil Bupati Felix Sonadie Y Tingan dan Sekretaris Daerah Drs H Muhlis.
Sejumlah pihak turut hadir dalam rapat tersebut, di antaranya Dandim 1013/Muara Teweh Letkol Inf Nurwahid, Kepala Kejaksaan Negeri R Firmansyah SH MH, perwakilan Polres, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagrin), Direktur Perusda Batara Membangun H Gogo Purman Jaya, serta para pimpinan SPBU.
Dalam arahannya, Bupati Shalahuddin menegaskan bahwa penegakan hukum menjadi langkah yang perlu ditempuh setelah berbagai rapat koordinasi sebelumnya belum membuahkan hasil maksimal.
Tajeri menyambut baik langkah tersebut. Namun, ia menyayangkan persoalan BBM di Barito Utara baru mendapat perhatian lebih serius setelah Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah SPBU di Kalimantan Tengah sehari sebelumnya.
“Baru bergerak setelah Wapres sidak ke Kalteng,” selorohnya.
Ia juga mempertanyakan pernyataan Pertamina Kalimantan Tengah yang menyebut pasokan BBM dalam kondisi aman. “Kalau dibilang semua jenis BBM tidak langka, pertanyaannya, lalu siapa oknum yang membuat barang ini langka di lapangan?” sentilnya.
DPRD Soroti Kelangkaan LPG 3 Kilogram
Selain persoalan BBM, Tajeri turut menyoroti distribusi Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kilogram yang dinilai masih bermasalah.
Ia mengungkapkan, harga LPG 3 kilogram di tingkat pengecer dilaporkan mencapai Rp55.000 hingga Rp60.000 per tabung. Kondisi tersebut dinilai sangat membebani masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah.
“Terkait LPG 3 kilogram, kami mendesak agar Pemda juga bertindak tegas mengusut penyelewengan. Ini masalah klasik yang terus dibiarkan. BBM subsidi dan gas melon itu adalah hak masyarakat miskin, bukan untuk dipermainkan,” tegasnya.
Tajeri mengapresiasi keberanian Pemkab Barito Utara mengambil langkah tegas dalam menyikapi persoalan distribusi energi. Ia memastikan DPRD akan terus mengawal kinerja Satgas Penegakan Hukum dan APH agar permasalahan kelangkaan BBM maupun LPG 3 kilogram segera mendapatkan penyelesaian.
Langkah tersebut diharapkan mampu menciptakan tata niaga energi yang lebih tertib, memastikan distribusi berjalan sesuai ketentuan, serta menjaga harga BBM dan LPG tetap terjangkau bagi masyarakat Barito Utara. (aza)