Harga BBM Eceran Melambung, DPRD Palangka Raya Desak Pengawasan Diperketat

?PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di tingkat pengecer kembali menjadi sorotan. Di tengah munculnya antrean di sejumlah SPBU, harga Pertalite disebut mencapai Rp15 ribu per liter, sedangkan Pertamax bahkan dijual hingga Rp19 ribu.?
?
?Kondisi tersebut mendapat perhatian dari Anggota Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Wahid Yusuf. Ia meminta Pemerintah Kota Palangka Raya tidak hanya menunggu situasi mereda, tetapi segera melakukan pengawasan langsung untuk memastikan tidak ada pihak yang mengambil keuntungan berlebihan dari kondisi tersebut.?
?
?Menurut Wahid, persoalan serupa sebelumnya sempat mereda sekitar satu bulan lalu. Namun, belakangan kondisi kembali muncul dengan pola yang dinilai merugikan masyarakat. ?Ia menilai kenaikan harga di tingkat pengecer sudah berada pada angka yang tidak wajar. Pertalite yang secara resmi berada di kisaran Rp10 ribu per liter, menurutnya, dijual kembali dengan harga Rp14 ribu hingga Rp15 ribu.?
?
?Sementara itu, Pertamax yang harga normalnya sekitar Rp16 ribu per liter dan selama ini relatif tidak mengalami antrean, juga ditemukan dijual pengecer dengan harga Rp17 ribu, Rp17.500, bahkan mencapai Rp19 ribu per liter.?“Ini yang harus menjadi perhatian pemerintah. Jangan sampai kondisi antrean justru dimanfaatkan pihak tertentu untuk menaikkan harga BBM seenaknya,” tegas Wahid, Sabtu (12/9/2026).
?
?Wahid juga menyoroti keberadaan kendaraan pengecer yang disebut ikut mengantre dalam jumlah cukup banyak di SPBU. Ia menduga pola tersebut dapat menciptakan kesan seolah-olah terjadi kelangkaan BBM di tengah masyarakat. ?“Banyak mobil pengecer ikut mengantre dalam jumlah besar. Kalau ini terus terjadi, masyarakat akan melihat seakan-akan BBM langka, padahal informasi yang kami terima stok masih aman,” ujarnya.
?
?Ia bahkan meminta pemerintah menelusuri apabila terdapat dugaan adanya praktik di tingkat SPBU yang menyebabkan distribusi Pertalite tidak berjalan sebagaimana mestinya dan mendorong masyarakat memilih BBM jenis lain dengan harga lebih tinggi.?
?
?Wahid mengingatkan, pengawasan harus dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya terhadap pengecer, tetapi juga terhadap rantai distribusi dan aktivitas di lapangan. ?Terlebih, kata dia, Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin sebelumnya telah menyampaikan bahwa ketersediaan BBM tidak mengalami pengurangan. Karena itu, apabila terjadi antrean maupun lonjakan harga, pemerintah perlu segera mencari penyebab sebenarnya.?
?
?“Kepala daerah harus mengambil langkah konkret. Dinas Perdagangan dan Perindustrian perlu turun ke lapangan, melakukan pengecekan dan pengawasan secara rutin,” katanya. ?Ia juga meminta tindakan tegas diberikan apabila ditemukan pengecer yang menjual BBM jauh di atas kewajaran atau melakukan praktik yang merugikan konsumen. ?“Kami di DPRD siap mengawal fungsi pengawasan ini. Tetapi pemerintah daerah harus memimpin langkahnya. Jangan sampai masyarakat terus menjadi korban dari permainan harga dan antrean,” pungkas Wahid Yusuf. (pra)