?PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU Kota Palangka Raya dinilai tidak boleh dibiarkan berlarut karena mulai menimbulkan dampak lanjutan bagi masyarakat. Selain menyita waktu, kondisi tersebut juga mendorong sebagian warga membeli BBM eceran dengan harga lebih tinggi. ? ?
?Di sejumlah titik, Pertalite eceran bahkan disebut mencapai Rp14 ribu hingga Rp18 ribu per liter. Kondisi ini dikhawatirkan ikut meningkatkan biaya operasional masyarakat, pelaku usaha maupun distribusi kebutuhan pokok. ? ? ?
Menanggapi kondisi tersebut, Anggota Komisi I DPRD Kota Palangka Raya dari Fraksi Partai Demokrat, Hatir Sata Tarigan, meminta pemerintah bersama pihak terkait segera melakukan evaluasi terhadap persoalan distribusi BBM di Kota Palangka Raya. ? ? ?
Menurut Hatir, persoalan yang terjadi tidak cukup hanya dilihat dari panjangnya antrean kendaraan di SPBU. Pemerintah perlu memastikan bahwa ketersediaan BBM, khususnya BBM bersubsidi yang menjadi kebutuhan masyarakat, benar-benar dapat diakses secara wajar. ? ? ?
“Menurut saya, persoalan ini harus segera dievaluasi. Jangan sampai masyarakat sudah mengantre lama, tetapi BBM yang mereka butuhkan justru tidak tersedia. Kalau kondisi ini terus terjadi, tentu masyarakat yang paling dirugikan,” kata Hatir, Jumat (11/9/2026). ? ? ?
Ia menilai, keberadaan sejumlah SPBU yang beroperasi selama 24 jam sebagai upaya mengurai antrean juga perlu dievaluasi efektivitasnya. Menurutnya, operasional 24 jam harus benar-benar memberikan solusi bagi masyarakat, bukan hanya memperpanjang waktu pelayanan tetapi tidak menyelesaikan persoalan ketersediaan BBM bersubsidi. ? ?
“Kalau ada SPBU yang dibuka 24 jam, tentu kita berharap kebijakan itu benar-benar bisa mengurangi antrean dan memberikan kemudahan bagi masyarakat. Jangan sampai buka 24 jam, tetapi BBM bersubsidi yang dicari masyarakat tidak tersedia,” ujarnya. ? ? ?
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Palangka Raya ini juga meminta adanya pengawasan lebih ketat terhadap distribusi BBM, termasuk memastikan penyaluran dari titik pasokan hingga SPBU berjalan sesuai ketentuan. ? ? ?
Menurutnya, masyarakat tidak seharusnya berada dalam posisi harus memilih antara menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengantre atau membeli BBM eceran dengan harga jauh lebih mahal. ? ? ?
“Masyarakat jangan sampai dibuat dalam posisi sulit seperti ini. Kalau antre di SPBU terlalu lama, mereka akhirnya membeli eceran dengan harga yang lebih tinggi. Ini tentu menjadi beban tambahan bagi masyarakat,” tegasnya. ?
Hatir juga menyoroti potensi dampak persoalan BBM terhadap harga kebutuhan pokok. Menurutnya, distribusi pangan sangat bergantung pada kelancaran transportasi. Ketika biaya mendapatkan BBM meningkat, biaya operasional pedagang maupun distribusi barang juga berpotensi mengalami kenaikan. ? ?
Namun, Hatir mengingatkan bahwa kenaikan harga pangan tidak semata-mata disebabkan persoalan BBM. ?Kondisi musim kemarau yang berdampak terhadap hasil pertanian dan ketersediaan sejumlah komoditas juga perlu menjadi perhatian pemerintah. ? ? ?
“Kita harus melihat persoalan ini secara menyeluruh. Harga pangan memang tidak semuanya disebabkan BBM, karena sekarang juga ada faktor kemarau yang memengaruhi produksi. Tetapi jangan sampai persoalan BBM justru menambah beban biaya distribusi,” jelasnya. ? ? ?
Karena itu, Hatir mendorong pemerintah tidak hanya menyelesaikan persoalan antrean BBM, tetapi juga mengantisipasi dampaknya terhadap distribusi dan harga bahan pangan di masyarakat. ? ? ?
“Pemerintah perlu hadir dan memastikan distribusi berjalan lancar. BBM tersedia, distribusi pangan juga harus dijaga. Jangan sampai masalah di satu sektor kemudian merembet dan membebani masyarakat di sektor lainnya,” katanya. ? ?
?Hatir berharap, pemerintah daerah bersama pihak terkait dapat segera duduk bersama melakukan evaluasi dan mencari solusi yang benar-benar dirasakan masyarakat. ?Ia menekankan bahwa penanganan persoalan BBM harus berorientasi pada kepastian pasokan, transparansi distribusi, pelayanan SPBU yang baik, serta perlindungan terhadap masyarakat dan pelaku usaha. ? ?
?“Yang paling penting masyarakat mendapatkan kepastian. Jangan dibiarkan terus mengantre tanpa kejelasan. Pemerintah harus memastikan pasokan tersedia dan distribusinya berjalan dengan baik,” pungkas Hatir. (pra)