KALTENG.CO-Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Dito Ariotedjo, memberikan kesaksian dalam sidang kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023–2024. Persidangan tersebut digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (10/9/2026).
Dalam keterangannya di hadapan majelis hakim dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK, Dito membeberkan dinamika pertemuan bilateral antara Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) dan Raja Arab Saudi yang berlangsung pada 2023 lalu.
Pembahasan Kuota Haji Berawal dari Agenda Makan Siang
Dito menjelaskan bahwa keberadaannya dalam rombongan kepresidenan saat itu adalah untuk mendampingi Presiden Jokowi terkait kerja sama di bidang olahraga. Selain olahraga, diplomasi bilateral tersebut mencakup sektor perdagangan, energi, penanggulangan terorisme, hingga sertifikasi halal yang diawasi oleh Kementerian Luar Negeri.
Mengenai topik penyelenggaraan haji, Dito mengungkapkan bahwa pembahasan tersebut tidak masuk dalam agenda formal utama, melainkan muncul saat sesi makan siang di akhir rangkaian acara.
“Sebenarnya untuk spesifik tidak ada, itu terjadi pada saat makan siang. Pada saat agenda terakhir… dari Raja Arab menanyakan kembali kira-kira poin-poin apa saja yang harus menjadi fokus konkret dari pertemuan kedua pimpinan negara tersebut,” kata Dito Ariotedjo di persidangan.
Tawaran Tambahan Kuota Tanpa Rincian Angka Langsung
Saat digali oleh JPU KPK mengenai respons Kerajaan Arab Saudi, Dito membenarkan adanya tawaran bantuan dan tambahan dari pihak Raja Arab. Namun, tawaran tersebut bersifat menyeluruh dan mencakup beberapa sektor strategis, bukan hanya urusan ibadah haji.
Mengenai jumlah pasti kuota tambahan—yang belakangan diketahui mencapai 20.000 jemaah untuk operasional haji 2024—Dito menegaskan tidak ada angka spesifik yang diucapkan dalam obrolan santai antar-pimpinan negara tersebut.
-
Tidak Ada Angka di Awal: Besaran angka kuota tidak disebutkan secara langsung saat makan siang.
-
Pembahasan Lewat Rapat Teknis: Rincian teknis diserahkan kepada tim tingkat kementerian.
-
Diwakili Kemenlu: Dito menyebut posisi Menteri Agama saat itu diwakilkan oleh Menteri Luar Negeri dalam pembahasan teknis lanjutan.
“Oh tidak ada, tidak ada jumlah, itu kan ada rapat teknis lanjutannya lagi… Tidak ikut (rapat teknis), karena kan itu bukan ranahnya kami,” tegas Dito saat ditanya keterlibatannya dalam eksekusi kuota.
Pengumuman Tambahan Kuota pasca-Pertemuan
Dito menambahkan, informasi resmi mengenai alokasi tambahan 20.000 kuota haji baru diumumkan sehari setelah pertemuan bilateral tersebut selesai digelar. Usai kembali ke tanah air, barulah ia mengetahui bahwa hasil diplomasi di Arab Saudi pada 2023 itu ditujukan untuk pemenuhan kuota jemaah haji Indonesia pada musim haji 2024.
Kesaksian Dito Ariotedjo ini menjadi salah satu bagian dari penelusuran majelis hakim dan JPU KPK untuk merangkai kronologi serta mekanisme pembagian kuota haji tambahan yang kini berujung pada dugaan tindak pidana korupsi. (*/tur)