KALTENG.CO-Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), secara terbuka menyampaikan evaluasi mendalam terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Setelah berjalan hampir dua tahun, ia mengakui adanya kendala besar dan kegagalan pada tataran manajemen lapangan yang perlu segera dibenahi secara total.
“Seperti MBG. Apa yang gagal? MBG. MBG kita akui gagal. Anggaran besar sudah hampir 2 tahun ya masalah enggak berhenti termasuk yang terakhir,” ungkap Zulhas saat menjadi pembicara dalam Seminar Nasional KDKMP di Kantor Wali Kota Bandar Lampung, seperti dikutip pada Rabu (9/9).
Fokus Pembenahan Manajemen dan Kepemimpinan Baru
Pria asal Lampung ini menegaskan bahwa kelemahan mendasar dari program MBG bukan terletak pada substansi kebijakannya, melainkan pada eksekusi teknis dan tata kelola di lapangan.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Presiden telah menunjuk penanggung jawab baru untuk melakukan pembenahan manajemen secara bertahap.
“Pak Presiden sudah nunjuk yang baru, anak muda, fresh, pintar, hebat. Kasihlah waktu kita 1–2 bulan ini kita akan beresin bertahap pelan-pelan ya. 1–2 bulan ini MBG kita akan selesaikan,” kata Ketua Umum PAN tersebut.
Ia menambahkan, pemerintah tidak akan menghentikan program MBG karena penyediaan nutrisi bagi anak-anak merupakan amanat langsung dari konstitusi guna memutuskan rantai kemiskinan dan ketimpangan gizi.
“Kenapa MBG harus dikasih? Karena perintah konstitusi tidak boleh orang miskin anaknya kurang gizi. Nanti kawin sama orang miskin anaknya kurang gizi lagi. Perintah konstitusi harus diurus oleh negara,” tegasnya.
Bagian dari Agenda Besar Swasembada dan Ekonomi Desa
Zulhas menjelaskan bahwa program MBG merupakan salah satu pilar dalam koreksi arah pembangunan ekonomi nasional. Kebijakan ini dihadirkan untuk mengubah ketergantungan pada impor serta dorongan pasar bebas yang dinilai dominan selama era reformasi.
Langkah ini juga diintegrasikan dengan target swasembada pangan nasional dan pemerataan ekonomi berbasis pedesaan. Sebagai bagian dari penguatan ekosistem tersebut, pemerintah turut mendorong pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di puluhan ribu desa di Indonesia.
Mengenai dinamika dan kendala teknis pada pembentukan Kopdes Merah Putih maupun MBG di daerah terpencil atau wilayah pegunungan, Zulhas memastikan pembenahan terus berjalan secara konsisten.
“Oh, ada masalah ya tentu pekerjaan banyak. 80.000 desa mana ada [yang tanpa masalah]. Kita tertibkan. Kalau ada salah satu, salah dua, kami minta maaf, kita perbaiki,” pungkasnya. (*/tur)