MUARA TEWEH, Kalteng.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Utara terus memperkuat langkah mitigasi dan penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Pengawasan kini diperketat terhadap 11 Perusahaan Besar Swasta (PBS) sektor perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di wilayah tersebut. Langkah ini dilakukan untuk menekan peningkatan titik panas (hotspot) yang terjadi sepanjang Agustus 2026.
Pemerintah daerah mendorong perusahaan perkebunan meningkatkan kesiapan sarana dan prasarana pemadam kebakaran serta memastikan seluruh prosedur pencegahan Karhutla dijalankan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). Bupati Barito Utara H Shalahuddin ST MT menegaskan, pengawasan terhadap perusahaan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan unsur TNI-Polri, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), relawan, dan pihak perusahaan.
Langkah tersebut diambil menyusul meningkatnya eskalasi Karhutla di Barito Utara. Sepanjang Agustus 2026, tercatat 192 titik panas (hotspot) dan 102 kejadian kebakaran yang menghanguskan sekitar 56,16 hektare lahan. Data tersebut menjadikan Agustus sebagai periode dengan intensitas Karhutla tertinggi sepanjang 2026.
Sebagai langkah antisipasi, Pemkab Barito Utara telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Karhutla Tahun 2026 melalui Keputusan Bupati Nomor 188.45/399/2026. Status tersebut berlaku selama 60 hari, mulai 1 Agustus hingga 29 September 2026. Kebijakan tersebut diperkuat dengan Surat Edaran Nomor 100.3.4/1144/BPBD/VII/2026 tentang Instruksi Larangan Pembakaran Hutan dan Lahan.
Saat menghadiri rapat koordinasi di Aula Jayang Tingang, Jumat (4/9), Shalahuddin kembali menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menghadapi ancaman Karhutla. “Daerah pada prinsipnya siap melakukan penanganan penuh. Namun, penguatan pos lapangan dan koordinasi lintas lembaga sangat diperlukan untuk meningkatkan kecepatan, jangkauan, serta efektivitas respons di lapangan,” tegasnya.
Untuk mengoptimalkan penanganan Karhutla, BPBD Barito Utara menyiagakan 150 personel, 45 regu Masyarakat Peduli Api (MPA), dan tiga unit Desa Tangguh Bencana (Destana). Kekuatan tersebut mendapat dukungan dari unsur TNI-Polri, Manggala Agni, Pemadam Kebakaran, Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP), hingga elemen dunia usaha.
Personel di lapangan juga didukung 23 unit mobil tangki air, tujuh unit kendaraan rescue double cabin, mobil pikap, sepeda motor trail, serta berbagai perlengkapan pemadaman lainnya. Operasi tanggap darurat saat ini difokuskan pada sejumlah wilayah yang dinilai memiliki risiko tinggi, yakni Kecamatan Teweh Selatan, Teweh Baru, dan Teweh Tengah.
Sementara itu, Kecamatan Montallat ditetapkan sebagai wilayah prioritas pencegahan dan deteksi dini karena tingginya kemunculan hotspot. “Penentuan wilayah prioritas ini sangat dinamis dan terus kami perbarui berdasarkan tren kejadian, deteksi hotspot, luasan lahan terbakar, serta kondisi cuaca riil di lapangan,” jelas Shalahuddin.
Komitmen Pemkab Barito Utara dalam penanganan Karhutla juga diwujudkan melalui keterlibatan langsung di lapangan. Pada 30 Agustus 2026, Bupati Shalahuddin bersama tim gabungan turun langsung melakukan pemadaman Karhutla di Desa Trahean, Kecamatan Teweh Selatan. Kebakaran yang menghanguskan sekitar 25 hektare lahan tersebut berhasil dikendalikan sebelum merambat ke kawasan hutan lindung.
Pemkab Barito Utara mengimbau seluruh masyarakat dan pelaku usaha perkebunan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi Karhutla. Masyarakat juga diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar serta segera melaporkan kepada petugas apabila menemukan titik api sekecil apa pun.
Upaya pencegahan dan penanganan Karhutla membutuhkan keterlibatan seluruh pihak. Dengan pengawasan perusahaan yang lebih ketat serta koordinasi lintas sektor, risiko meluasnya kebakaran dan dampak kabut asap di Barito Utara diharapkan dapat ditekan. (aza)