KALTENG.CO-Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberi hijau bagi aparatur sipil negara (ASN) di wilayah terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau untuk menerapkan sistem kerja dari rumah atau work from home (WFH).
Fleksibilitas ini bahkan bisa diberlakukan penuh hingga 100 persen jika ancaman terhadap kesehatan dan keselamatan publik dinilai makin mengkhawatirkan.
Pemerintah pusat menegaskan terus memantau pergerakan aktivitas vulkanik tersebut sembari membangun koordinasi intensif bersama jajaran pemerintah daerah di lintas provinsi.
Koordinasi Lintas Provinsi dan Diskresi Kepala Daerah
Dalam keterangannya pada konferensi pers daring, Minggu (6/9), Tito menyebutkan bahwa komunikasi terus terjalin dengan lima provinsi terdekat, yakni:
-
Banten
-
Lampung
-
Jawa Barat
-
DKI Jakarta
-
Sumatera Selatan
Tito menegaskan bahwa jajaran pemerintah kabupaten dan kota memegang diskresi penuh untuk menyesuaikan ritme kerja pemerintahan maupun jalannya layanan publik di lapangan. Ketika dampak erupsi mulai memicu risiko bagi warga, pemerintah daerah berhak langsung mengambil tindakan mitigasi.
“Kalau memang ada potensi yang berpengaruh berbahaya untuk kesehatan dan keamanan, maka sektor layanan publik, kegiatan masyarakat, hingga proses belajar mengajar dapat direspons—misalnya mengalihkan atau mengurangi dampak tersebut,” ujar Tito.
Langkah penyesuaian ini tidak cuma menyasar skema kerja pegawai negeri. Pemda juga diizinkan mengatur ulang sistem transportasi umum, membatasi mobilitas di jalan raya, hingga menyesuaikan skema pelayanan publik lain jika kondisi berlanjut ke taraf darurat.
Sektor Esensial Tetap Beroperasi Berjalan
Meski WFH diizinkan hingga kapasitas maksimal, Mendagri menggarisbawahi bahwa skema ini tidak bisa dipukul rata untuk seluruh instansi. Pelayanan yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat wajib terus beroperasi secara tatap muka.
Beberapa sektor esensial yang tetap harus bersiap di lapangan antara lain:
-
Sektor Kesehatan: Tenaga medis dan staf pendukung rumah sakit/puskesmas.
-
Penanggulangan Bencana & Kebakaran: Petugas pemadam kebakaran dan tim BPBD.
-
Infrastruktur Vital: Petugas teknis kelistrikan dan penyedia air bersih.
Besaran persentase ASN yang dirumahkan—apakah 50 persen, 75 persen, atau hingga 100 persen—sepenuhnya ditentukan oleh kepala daerah. Keputusan tersebut wajib mempertimbangkan pemetaan risiko kesehatan dan urgensi layanan di wilayah masing-masing.
Pemantauan Ketat Bersama Lembaga Teknis
Pemerintah terus memantau eskalasi erupsi Gunung Anak Krakatau dengan mengacu pada data resmi lintas lembaga penanggulangan bencana dan geologi. Setiap analisis dari BMKG, BNPB, BPBD, serta PVMBG (Kementerian ESDM) menjadi pijakan utama penetapan status daerah.
Tito mengimbau seluruh kepala daerah agar tidak putus berkoordinasi dengan lembaga-lembaga teknis tersebut. Informasi yang dinamis dan terukur sangat dibutuhkan untuk menilai seberapa besar tingkat kerawanan terhadap kesehatan maupun keamanan masyarakat di berbagai sektor. (*/tur)