KUALA KAPUAS, Kalteng.co – Anggota DPRD Kabupaten Kapuas, Algrin Gasan, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah strategis Pemerintah Kabupaten Kapuas yang memanfaatkan gedung Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai lokasi sementara pelaksanaan program Sekolah Rakyat. Pemanfaatan fasilitas milik daerah ini dinilai sebagai solusi taktis yang efisien dalam menjawab kebutuhan ruang belajar bagi masyarakat.
Dukungan tersebut disampaikan Algrin usai peninjauan langsung dari Tim Kementerian Sosial (Kemensos) RI di kawasan BLK Jalan Trans Kalimantan, Kuala Kapuas, guna memastikan kelayakan fasilitas pendukung program. “Prinsipnya, kami di DPRD mendukung penuh upaya peningkatan mutu dan akses pendidikan. Pemanfaatan BLK adalah langkah cerdas dan efisien dalam memanfaatkan fasilitas yang ada,” ujar Algrin di Kuala Kapuas, Jumat (27/6/2025).
Solusi Tepat Atasi Kesenjangan Pendidikan
Politisi Partai Golkar ini menilai bahwa penggunaan sarana BLK sangat tepat dari segi kelayakan fisik maupun aksesibilitas. Lokasi yang strategis dan infrastruktur gedung yang memadai membuat proses belajar-mengajar dapat segera berjalan tanpa harus menunggu pembangunan fisik gedung baru.
Algrin, yang kembali dipercaya warga dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kapuas II meliputi Kecamatan Basarang, Kapuas Barat, dan Mantangai menekankan beberapa dampak positif dari hadirnya Sekolah Rakyat:
• Pemerataan Akses: Membuka kesempatan belajar yang lebih luas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu dan daerah terpencil.
• Inklusivitas Layanan: Menyediakan sistem pendidikan alternatif yang adaptif terhadap kebutuhan lokal masyarakat Kapuas.
• Efisiensi Anggaran: Memaksimalkan sarana dan prasarana publik yang sudah ada secara optimal (asset optimization).
Mendorong Kolaborasi Multi-Pihak dan Komitmen Pengawasan
Agar keberlangsungan program Sekolah Rakyat dapat berjalan berkelanjutan, Algrin mendorong terciptanya kolaborasi lintas sektor. Dukungan dari dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial (CSR) serta partisipasi aktif elemen masyarakat sangat diperlukan untuk menyokong kebutuhan operasional sekolah.
“Kami berharap Sekolah Rakyat tidak hanya menjadi solusi darurat, tapi juga menjadi awal dari sistem pendidikan alternatif yang inklusif dan menjawab kebutuhan lokal,” tegasnya.
Mengakhiri keterangannya, Algrin menegaskan komitmen lembaga legislatif untuk mengawal dan mengawasi implementasi program ini agar dapat memberikan dampak positif serta berkesinambungan bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Kapuas. (yud)