KALTENG.CO-Ketegangan mewarnai Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi XIII DPR RI, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas), dan Kementerian Hukum dan HAM di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/9/2026).
Sosok mantan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Wisnu Hani Putranto, menjadi sorotan utama saat dihadirkan langsung di hadapan para wakil rakyat untuk mempertanggungjawabkan skandal fasilitas mewah di wilayah kerjanya.
Wisnu, yang resmi dicopot dari jabatannya buntut inspeksi mendadak (sidak) Ombudsman RI, tak mampu menghindar saat dicecar pertanyaan menohok dari Anggota Komisi XIII DPR RI Fraksi PKS, Yanuar Arif Wibowo.
Fokus mencecar tertuju pada “pelenyapan” mendadak berbagai barang mewah—mulai dari sofa empuk, pendingin udara (AC), kulkas, hingga foto meja—hanya dua hari setelah video temuan sidak Ombudsman RI pada Rabu (23/9/2026) viral di media sosial.
Pengakuan Eks Kalapas Cibinong di Hadapan Anggota DPR RI
Di hadapan pimpinan dan anggota Komisi XIII DPR RI serta disaksikan publik, Wisnu Hani Putranto akhirnya berterus terang. Ia mengakui secara terbuka bahwa dirinyalah yang menginstruksikan pemindahan seluruh barang bukti fasilitas mewah tersebut sebelum Menteri melakukan peninjauan susulan.
“Siap. Mohon izin, Bapak, yang memerintahkan adalah saya, Bapak,” aku Wisnu di ruang rapat Komisi XIII DPR RI, Senayan.
Saat dicecar alasan di balik perintah kontroversial tersebut, Wisnu berdalih bahwa barang-barang nyaman yang berada di ruangan terlarang itu bukanlah inventaris milik negara.
“Siap. Izin, Bapak, karena memang barang-barang tersebut bukan barang milik negara, Bapak,” dalih Wisnu sembari mengklaim barang tersebut dimasukkan oleh petugas dan dikelola oleh Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban (Kasi Kamtib) Lapas.
Tiga Tahun Menjabat, Mengaku “Tidak Pernah Masuk Ruangan”
Atas dalih tersebut, Yanuar Arif Wibowo merasa heran dan gusar. Yanuar menyoroti rekam jejak kepemimpinan Wisnu yang telah menjabat sebagai Kalapas Cibinong hampir tiga tahun—yang jatuh pada Oktober mendatang. Menurutnya, mustahil seorang pimpinan tertinggi di Lapas tidak mengetahui adanya fasilitas seperti AC, kulkas, dan sofa mewah yang masuk ke area steril institusinya.
Menjawab tudingan itu, Wisnu kembali melontarkan pembelaan yang dinilai janggal oleh anggota dewan. Ia mengklaim tidak pernah menginjakkan kaki ke ruangan sasaran sidak tersebut.
“Siap. Mohon izin, Bapak, karena memang kami tidak pernah silaturahmi atau masuk ke rumah anggota kami, Bapak,” tutur Wisnu.
Politisi DPR: “Jangan Bohongi Rakyat Indonesia!”
Pernyataan Wisnu seketika memicu nada tinggi dari Yanuar. Legislator tersebut meminta eks Kalapas Cibinong untuk bersikap jujur, tidak meremehkan kecerdasan publik, apalagi sampai membohongi pimpinan kementerian dan rakyat Indonesia.
Sikap memindahkan barang-barang sesaat sebelum kunjungan menteri dinilai sebagai tindakan manipulasi fakta yang merusak integritas penegakan hukum dan kelembagaan pemasyarakatan.
“Bapak jangan bohonglah. Ini disaksikan oleh semua publik, Pak. Melihat peristiwa kemarin Pak Menteri datang ke sana dengan situasi yang berbeda, Anda bukan cuma bohongin Pak Menteri, Anda bohongin seluruh rakyat Indonesia, Pak! Ini nggak bisa dibenarkan!” tegas Yanuar.
Yanuar juga menepis klaim absurd mengenai pencopotan pendingin udara yang beralasan rusak. Menurutnya, fasilitas publik yang rusak idealnya diperbaiki di tempat (servis), bukan mendadak dihilangkan tanpa jejak begitu menjadi sorotan publik.
Rapat Komisi XIII DPR RI ini menegaskan komitmen parlemen dalam membongkar praktik keistimewaan dan diskriminasi fasilitas di dalam lembaga pemasyarakatan, serta mendesak pembenahan total di tubuh Ditjen Pemasyarakatan. (*/tur)