PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya menyiapkan langkah penanganan dan mitigasi untuk menghadapi potensi kekeringan yang diperkirakan masih dapat berlangsung dalam jangka panjang.
Selain mengandalkan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Pemko Palangka Raya juga menyiapkan dukungan melalui Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk menangani kondisi darurat yang membutuhkan penanganan segera.
Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin mengatakan, tambahan anggaran yang dialokasikan untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) akan digunakan secara optimal dengan tetap memperhatikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
“Kita harapkan pasti kita gunakan dengan sebaik-baiknya, dengan laporan pertanggungjawaban juga. Selain daripada BPBD, kita juga ada di dana BTT,” kata Fairid, Kamis (24/9).
Menurut Fairid, pemerintah bersama organisasi perangkat daerah (OPD) juga memperhitungkan kemungkinan kondisi kekeringan berlangsung lebih lama. Karena itu, penanganan tidak hanya berorientasi pada kebutuhan jangka pendek, tetapi juga harus mempertimbangkan langkah jangka menengah dan panjang.
Fairid menjelaskan, setelah APBD Perubahan 2026 ditetapkan, pemerintah masih memiliki ruang untuk melakukan pergeseran anggaran apabila terdapat kondisi mendesak. Namun, kebijakan tersebut tetap harus dilakukan sesuai koridor dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Tapi kan itu juga bisa dilakukan. Jadi begini, setelah APBD Perubahan 2026 diketuk, itu pun kan masih bisa melakukan pergeseran,” jelasnya.
Terkait kondisi kekeringan, Fairid menyebut penanganan saat ini lebih diarahkan pada pemenuhan kebutuhan air masyarakat di tengah kondisi yang semakin kering. Sementara untuk menghadapi potensi kekeringan dalam jangka panjang, diperlukan langkah mitigasi yang lebih terencana.
“Kalau bagaimana untuk mengantisipasi kekeringan, itu kan jangka panjang selanjutnya, mitigasi. Maka dari itu memang diperlukan mitigasi-mitigasi. Salah satu misalkan apakah kanal, itu kan sudah saya sampaikan,” ujarnya.
Ia menambahkan, Pemko Palangka Raya sebelumnya juga telah berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait langkah penanganan ke depan. Fairid menyebut dirinya pernah menerima staf khusus Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk membahas koordinasi penanganan persoalan tersebut.
Meski demikian, untuk kondisi saat ini, fokus pemerintah masih diarahkan pada penanganan karhutla yang terjadi. Sementara langkah mitigasi jangka panjang akan menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menghadapi potensi kekeringan dan dampaknya pada masa mendatang.
Dengan kondisi cuaca dan lahan yang masih kering, Pemko Palangka Raya terus menyiapkan langkah penanganan sekaligus memperkuat upaya mitigasi agar dampak kekeringan dan karhutla dapat ditekan.(aza)