KALTENG.CO-Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, menyampaikan permohonan maaf terbuka kepada masyarakat terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng) dan Kalimantan Barat (Kalbar).
Langkah ini diambil setelah pertemuannya dengan Presiden Prabowo Subianto yang melaporkan aktivitas warga “masih berjalan normal” memicu gelombang kritik keras dari publik di Bumi Tambun Bungai.
Pernyataan yang disampaikan dalam rapat terbatas tersebut dinilai sebagian besar masyarakat tidak mencerminkan realitas di lapangan, di mana asap pekat terus mengancam kesehatan dan mengganggu kehidupan harian warga.
Klarifikasi BNPB: Penggunaan Kata “Normal” dan Konteks Laporan
Menanggapi sorotan tajam yang mengemuka, Suharyanto memberikan penjelasan mengenai maksud di balik laporannya kepada Presiden. Ia menegaskan bahwa istilah “normal” yang digunakannya terbatas pada indikator aktivitas publik dasar dan tidak dimaksudkan untuk mengabaikan penderitaan warga akibat kabut asap.
“Perlu saya jelaskan bahwa konteks kata normal yang dimaksud adalah indikator terbatas terkait aktivitas dasar masyarakat, seperti lalu lintas darat, perdagangan, dan pelayanan masyarakat, yang masih tetap berjalan,” ujar Suharyanto pada Jumat (25/9).
Ia menambahkan bahwa laporan tersebut bukan bentuk reduksi terhadap kondisi lingkungan yang menurun drastis akibat Karhutla.
“Bukan juga dimaksudkan untuk mereduksi fakta menurunnya kualitas hidup masyarakat terdampak karhutla dan kabut asap,” tegasnya, Jumat (25/9/2026).
Pengakuan Dampak Serious Karhutla dan Permohonan Maaf
Suharyanto mengakui bahwa penanganan bencana asap di wilayah Kalteng dan Kalbar masih menghadapi tantangan serius. Asap pekat terbukti memengaruhi berbagai sektor vital, mulai dari kesehatan masyarakat, proses belajar-mengajar di sekolah, operasional penerbangan, hingga aktivitas ekonomi warga.
Guna meluruskan persepsi publik dan meredam ketegangan, Kepala BNPB secara terbuka memohon maaf jika pemilihan diksi dalam laporannya memicu misinformasi.
“Saya memahami penggunaan kata normal dapat menimbulkan persepsi seolah-olah kondisi masyarakat tidak terdampak. Untuk itu, saya perlu meluruskan bahwa kondisi karhutla masih memerlukan penanganan serius dan pemerintah tidak menganggap persoalan ini telah selesai,” jelas Suharyanto.
“Karena itu, saya memohon maaf kepada masyarakat terdampak karhutla jika pilihan kata yang saya gunakan dalam laporan tersebut dinilai menimbulkan kesan bahwa pemerintah menganggap kondisi masyarakat di tengah bencana kabut asap sebagai situasi yang biasa saja. Bukan begitu maksud saya,” lanjutnya.
Penanganan Karhutla Tetap Berjalan di Lapangan
Di akhir penjelasannya, pihak BNPB memastikan komitmen penuh pemerintah dalam menanggulangi bencana karhutla hingga tuntas. Sinergi antarlembaga terus ditingkatkan melalui aksi pemadaman darat maupun udara.
Upaya penanggulangan saat ini melibatkan kolaborasi lintas sektor yang terdiri dari:
-
BNPB bersama Kementerian dan Lembaga terkait
-
Pemerintah Daerah Kalteng dan Kalbar
-
Personnel TNI dan Polri
-
Tim Manggala Agni Kementerian LHK
-
Tim Relawan dan seluruh unsur masyarakat setempat
BNPB menegaskan penanganan krisis asap akibat kebakaran lahan ini tetap menjadi prioritas utama penanggulangan bencana nasional hingga kondisi benar-benar membaik. (*/tur)