PALANGKA RAYA, Kalteng.co-Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kota Palangka Raya masih menjadi perhatian serius. Kondisi kemarau yang lebih cepat, kering dan panjang membuat ancaman karhutla diperkirakan masih berlangsung hingga memasuki masa pancaroba.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palangka Raya, Hendrikus Satria Budi mengatakan, kondisi tersebut berkaitan dengan fenomena El Nino yang cukup kuat pada 2026.
Bahkan, berdasarkan data BMKG, kekuatan El Nino tahun ini disebut lebih tinggi dibandingkan kondisi pada 2015.
“Kita dengan data dari BMKG bahwa tahun 2026 ini kita memiliki status kemarau yang lebih cepat, lebih kering, dan lebih lama. Ini karena El Nino yang ada di tahun 2026 ini sangat kuat,” kata Hendrikus kepada awak media, Kamis (24/9/2026) malam.
Kondisi karhutla mulai berdampak terhadap Kota Palangka Raya pada 28 Agustus 2026. Saat itu, wilayah kota untuk pertama kalinya mulai diselimuti asap tebal. Kondisi tersebut mendorong pemerintah kota meningkatkan status penanganan dari siaga menjadi tanggap darurat.
Sebelumnya, Pemkot Palangka Raya telah menetapkan status siaga sejak 1 Juli 2026. Posko penanganan kemudian dibentuk dengan melibatkan TNI, Polri, relawan masyarakat dan OPD teknis.
“Alhamdulillah, dari tanggal 1 Juli sampai dengan tanggal 18, kita masih aman untuk Kota Palangka Raya. Namun pada saat tanggal 28 Agustus, Kota Palangka Raya mulai pertama kalinya diselimuti asap tebal,” ujarnya.
Seiring perkembangan kondisi karhutla yang belum membaik, status tanggap darurat terus diperpanjang. Saat ini penanganan telah memasuki tahap ketiga dan dijadwalkan berlangsung hingga 7 Oktober 2026. Perpanjangan status tersebut dilakukan karena kondisi di lapangan dinilai masih membutuhkan penanganan secara intensif.
Hendrikus menyebut, penanganan karhutla juga membutuhkan dukungan personel dan logistik yang cukup besar. Mulai dari keterlibatan relawan, kebutuhan bahan bakar minyak (BBM), hingga makan dan minum selama pelaksanaan operasi. Karena itu, dukungan anggaran melalui belanja tidak terduga (BTT) terus disiapkan untuk memastikan penanganan tetap berjalan.
“Jadi seberapa pun anggaran yang diperlukan untuk penanganan karhutla, Bapak Wali Kota sudah sediakan untuk kita semua,” tegasnya.
Menurut Hendrikus, penanganan karhutla tidak bisa hanya mengandalkan BPBD maupun unsur tertentu. Peran relawan tetap dibutuhkan, sehingga relawan yang belum terakomodasi dalam dukungan dari pemerintah provinsi kembali dirangkul untuk memperkuat Satgas penanganan karhutla.
“Kita menyadari bencana itu tidak akan bisa ditangani hanya dengan BPBD maupun TNPK. Makanya relawan yang ada kita rangkul kembali,” pungkasnya. (oiq)