PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah terus mendapat pengawasan lintas lembaga. Pangdam XXII/Tambun Bungai (TB) Mayjen TNI Zaenul Arifin, S.A.P., M.Sc., bersama Kepala BNPB RI Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., dan Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni, M.A., Ph.D., turun langsung memantau perkembangan penanganan karhutla di Kota Palangka Raya.
Pemantauan berlangsung di Posko Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Kalteng, Jalan Tjilik Riwut Km 2, Selasa (22/9/2026). Agenda tersebut menjadi bagian dari evaluasi terhadap kerja Satuan Tugas (Satgas) Darat sekaligus memastikan koordinasi antarlembaga berjalan sesuai kondisi di lapangan.
Dalam monitoring tersebut, Kepala BNPB menyoroti pentingnya pengelolaan posko sebagai pusat kendali operasi. Sistem komando, Command Center, serta pelaporan antarinstansi perlu berjalan terintegrasi sehingga setiap perkembangan dapat diketahui secara cepat dan menjadi dasar dalam menentukan langkah penanganan berikutnya.
Menurutnya, informasi yang masuk ke posko harus menggambarkan kondisi terbaru, mulai dari perkembangan situasi karhutla, jumlah dan pergerakan personel, ketersediaan peralatan hingga kebutuhan dukungan. Ketepatan data dinilai penting agar pemerintah dapat segera memberikan dukungan sesuai kebutuhan di lapangan.
Dari hasil pemantauan, Pangdam XXII/TB menyampaikan kondisi karhutla di kawasan Kalampangan dan Bukit Rawi relatif terkendali. Namun, penanganan di Kabupaten Pulang Pisau dan beberapa daerah lainnya masih terus diperkuat.
Penguatan tersebut dilakukan dengan mengoptimalkan personel untuk pemantauan titik api, pemadaman, serta pembasahan pada area yang berpotensi kembali terbakar. Langkah ini dilakukan secara berkelanjutan dengan menyesuaikan perkembangan situasi di masing-masing wilayah.
Tidak hanya mengandalkan pemadaman, upaya pencegahan juga tetap menjadi perhatian. Edukasi dan imbauan kepada masyarakat terus dilakukan untuk mencegah pembakaran lahan yang dapat memicu munculnya titik api baru.
Koordinasi melibatkan berbagai unsur, mulai dari BNPB, TNI, Polri, pemerintah daerah, BPBD hingga unsur terkait lainnya. Masing-masing unsur terus memperkuat kesiapsiagaan dan respons di lapangan agar penanganan karhutla dapat dilakukan secara terukur.
Di sisi lain, pemerintah juga mengoptimalkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sebagai salah satu dukungan dalam menghadapi karhutla. Operasi tersebut diharapkan dapat membantu upaya pengendalian kebakaran sekaligus mengurangi potensi dampak asap terhadap masyarakat.
Monitoring dan koordinasi lintas sektor akan terus dilakukan mengikuti perkembangan kondisi karhutla di Kalteng. Penguatan personel, kesiapan peralatan, akurasi informasi serta dukungan antarlembaga menjadi bagian penting dalam menjaga efektivitas penanganan di lapangan. (pra)