KALTENG.CO-Pemerintah pusat mengambil langkah tegas dalam menanggulangi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta paparan kabut asap di Kalimantan Tengah (Kalteng).
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto bersama Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni memutuskan untuk berkantor sementara di Kalteng demi mengawal langsung penanganan di lapangan.
Keputusan tersebut diambil usai kabut asap tebal masih menyelimuti sejumlah wilayah di Kalteng dan hujan tidak kunjung turun dalam sepekan terakhir. Langkah ini juga menjadi bentuk pelaksanaan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto agar dampak karhutla terhadap masyarakat dapat ditekan secara optimal.
Penanganan Api dan Tantangan Lahan Gambut
Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menjelaskan bahwa Satgas Darat telah bekerja ekstra keras memadamkan api yang membakar luas area hutan hingga mencapai 180 hektare.
“Satgas darat berhasil memadamkan sekitar 150 hektare area terbakar dalam satu hari. Saat ini, masih ada sisa sekitar 30 hektare yang terus kita tangani secara intensif,” ungkap Suharyanto, Selasa (22/9/2026).
Meski mayoritas titik api berhasil dikuasai, Suharyanto menegaskan ancaman karhutla belum sepenuhnya mereda. Munculnya titik api baru setiap hari serta karakteristik lahan gambut yang rentan terbakar ulang menjadi kendala utama di lapangan. Selain itu, pekatnya kabut asap membatasi jarak pandang dan memperhalus mobilitas tim penanggulangan.
Optimalkan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC)
Guna mengurai kabut asap dan memicu hujan, pemerintah terus memacu Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Jarak pandang yang minim di Bandara Cilik Riwut Palangka Raya sempat menyulitkan penerbangan pesawat OMC.
Sebagai solusinya, pemerintah mengalihkan posko penerbangan OMC ke Bandara Syamsudin Noor dan Bandara Pangkalan Bun dengan memanfaatkan analisis potensi awan hujan dari BMKG.
“Kami terus berada di Kalteng untuk memastikan operasi modifikasi cuaca ini berhasil memicu hujan, sehingga membantu membuka ruang udara yang tertutup kabut asap,” tambah Suharyanto.
Penegakan Hukum Tegas: Cabut Izin Perusahaan
Menhut Raja Juli Antoni menegaskan penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman fisik, tetapi juga pada tindakan penegakan hukum yang tidak pandang bulu. Sebagai langkah konkret, pemerintah resmi membatalkan izin operasi lima perusahaan yang terindikasi berkaitan dengan aktivitas pembersihan lahan memicu karhutla.
“Ini perintah Bapak Presiden agar penegakan hukum tidak hanya tajam ke bawah, tetapi juga tajam ke atas. Pencabutan izin ini diharapkan memberikan efek jera bagi seluruh perusahaan agar mematuhi aturan,” tegas Raja Juli Antoni.
Dengan hadirnya jajaran pimpinan BNPB dan Kementerian Kehutanan di Kalteng, seluruh potensi sumber daya di tingkat pusat hingga daerah diharapkan dapat terkonsolidasi secara maksimal untuk menuntaskan ancaman karhutla dan memulihkan kualitas udara di Kalimantan Tengah. (*/tur)