PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Pemerintah pusat menyiapkan anggaran sekitar Rp760 miliar untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tujuh provinsi. Dari total anggaran tersebut, Kalimantan Tengah (Kalteng) disebut mendapat alokasi sekitar Rp40 miliar.
Dukungan anggaran tersebut menjadi tambahan penting bagi Kalteng di tengah karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Bahkan, informasi yang beredar menyebutkan dana sekitar Rp40 miliar tersebut telah ditransfer ke rekening Pemerintah Provinsi Kalteng.
Wakil Ketua III DPRD Kalteng, Junaidi, meminta pemerintah memastikan terlebih dahulu status dana tersebut. “Apakah dana Rp40 miliar itu bagian dari Rp760 miliar yang akan dibagi ke tujuh provinsi, atau bantuan di luar dari dana Rp760 miliar? Ini peluang yang sangat luar biasa. Memang harus dimanfaatkan oleh pemerintah provinsi,” tegasnya.
Menurut Junaidi, kejelasan mengenai sumber dan mekanisme penyaluran anggaran tersebut penting agar penggunaannya dapat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Terlebih, dukungan anggaran menjadi salah satu faktor penting dalam memperkuat penanganan karhutla di daerah.
Ia menyambut positif kebijakan pemerintah pusat apabila informasi mengenai penyediaan anggaran sekitar Rp760 miliar tersebut benar adanya. Menurutnya, dukungan tersebut menunjukkan adanya perhatian pemerintah pusat terhadap kondisi karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah.
“Kita dari DPRD Kalteng menyambut positif dan memberikan apresiasi kalau memang yang disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri benar, bahwa pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran kurang lebih Rp760 miliar untuk penanganan karhutla dalam jangka pendek dan akan dibagi ke tujuh provinsi,” katanya, belum lama ini.
Junaidi juga meminta Pemprov Kalteng segera menyiapkan seluruh persyaratan yang diperlukan untuk memastikan anggaran tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal. Ia mengingatkan agar persoalan administrasi maupun regulasi tidak menjadi kendala dalam percepatan penanganan karhutla.
Menurutnya, apabila diperlukan aturan khusus sebagai dasar penggunaan anggaran, pemerintah daerah harus segera menyiapkannya. Termasuk jika dibutuhkan peraturan kepala daerah maupun peraturan gubernur sebagai payung hukum.
“Kalau memang harus dibarengi dengan peraturan kepala daerah, segera dibuat. Kalau harus dipayungi dengan peraturan gubernur, segera dibuat. Yang penting bagaimana dana ini bisa cepat masuk ke rekening kita, kemudian kita manfaatkan untuk penanganan bencana karhutla yang sedang terjadi di wilayah Kalteng,” ujarnya.
Junaidi menilai kecepatan menjadi hal penting mengingat karhutla masih terjadi dan belum dapat dipastikan kapan sepenuhnya berakhir. Kondisi cuaca yang masih kering juga dinilai berpotensi memperpanjang ancaman kebakaran hutan dan lahan.
Karena itu, ia mendorong seluruh dukungan anggaran, baik dari pemerintah pusat maupun sumber pendanaan lainnya, dapat segera dioptimalkan untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanganan karhutla di Kalteng. “Yang paling penting sekarang bagaimana dukungan anggaran tersebut bisa segera dimanfaatkan untuk penanganan karhutla yang masih terjadi,” pungkasnya. (bam)