PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Pemerintah Kota Palangka Raya mendorong penguatan produksi dan rantai pasok cabai sebagai bagian dari upaya menjaga ketersediaan pangan sekaligus mengendalikan inflasi daerah. Langkah tersebut dibahas dalam Seminar Akhir Kajian Model Penguatan Sistem Cabai Terpadu Berbasis Sosial Ekonomi Berkelanjutan untuk Pengendalian Inflasi dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya, yang digelar di Aula Rahan Pumpung Kapakat, Kantor Bapperida Kota Palangka Raya, Rabu (30/9/2026).
Staff Ahli Wali Kota Palangka Raya, Sabirin Muhtar, saat membacakan sambutan Wali Kota sekaligus membuka kegiatan tersebut mengatakan, cabai merupakan salah satu komoditas pangan strategis yang memiliki keterkaitan luas dengan kehidupan masyarakat dan perekonomian daerah.
“Cabai merupakan salah satu komoditas pangan strategis yang tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan konsumsi masyarakat, tetapi juga pendapatan petani, perdagangan, distribusi pangan, serta dinamika harga yang berpengaruh terhadap inflasi daerah,” ujar Sabirin.
Menurutnya, pengembangan cabai tidak cukup hanya berfokus pada peningkatan produksi. Pemerintah perlu membangun sistem yang menghubungkan berbagai tahapan, mulai dari produksi hingga pemasaran.
“Karena itu, pengembangan cabai tidak cukup hanya dari sisi peningkatan produksi. Kita membutuhkan ekosistem terpadu mulai dari penyediaan sarana produksi, budidaya, pendampingan petani, pascapanen, distribusi, pemasaran hingga keterhubungan antara produksi dan kebutuhan pasar,” katanya.
Sabirin berharap kajian tersebut menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan dan disesuaikan dengan kondisi Kota Palangka Raya.
Sejumlah aspek yang menjadi perhatian meliputi pengembangan kawasan produksi, penguatan kelembagaan petani, kemitraan, pemanfaatan teknologi, pengelolaan pascapanen, pemasaran serta koordinasi antarperangkat daerah dan pemangku kepentingan.
Ia menilai keterhubungan antara produksi dan kebutuhan pasar penting untuk membangun sistem cabai yang lebih terencana dan berkelanjutan, sekaligus membantu pemerintah mengantisipasi gejolak harga.
Sementara itu, Plt Sekretaris Bapperida Kota Palangka Raya, Indriani Handayani, saat membacakan sambutan Kepala Bapperida mengatakan, kajian tersebut merupakan salah satu agenda strategis pemerintah daerah.
Kajian dilaksanakan Bapperida Kota Palangka Raya untuk memperkuat basis data, analisis dan rekomendasi yang dapat menjadi bahan penyusunan kebijakan, khususnya dalam pengendalian inflasi dan penguatan ketahanan pangan.
“Kegiatan kajian ini merupakan salah satu agenda strategis Pemerintah Kota Palangka Raya melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) dalam rangka memperkuat basis data, analisis, dan rekomendasi kebijakan yang mendukung pengendalian inflasi daerah serta penguatan ketahanan pangan masyarakat,” ucap Indriani.
Menurutnya, hasil kajian diharapkan menjadi salah satu bahan pertimbangan pemerintah dalam menentukan arah pengembangan komoditas cabai secara lebih terarah.
Dukungan terhadap kajian tersebut juga disampaikan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palangka Raya, Sugiyanto.
Usai menghadiri seminar, Sugiyanto mengatakan pihaknya mendukung hasil kajian yang disampaikan tim peneliti Fakultas Pertanian Universitas Palangka Raya (UPR), terutama rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti untuk menjaga stabilitas komoditas cabai.
“Program ini kami sangat mendukung sekali apa yang sudah disampaikan oleh tim dari Universitas Palangka Raya. Dari hasil kajian dan rekomendasi terakhir tersebut, kami berharap ada tindak lanjut nyata yang bisa kami laksanakan di lapangan untuk menjaga stabilitas komoditas cabai,” ujar Sugiyanto.
Menurutnya, hasil kajian perlu diterjemahkan menjadi program konkret agar tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi dapat memberikan dampak langsung terhadap sektor produksi dan petani.
Sugiyanto juga menyoroti harga cabai yang masih menjadi perhatian pemerintah. Ia menyebut harga eceran cabai yang ideal berada pada kisaran Rp57.000 hingga Rp60.000 per kilogram.
Namun, pergerakan harga cabai tidak hanya dipengaruhi kondisi pasokan di Kota Palangka Raya. Kenaikan harga juga terjadi di berbagai daerah dan menjadi fenomena nasional.
“Kenaikan harga ini terjadi secara nasional akibat kekeringan dari El Nino yang berkepanjangan, yang menyebabkan penurunan tingkat produksi cabai di berbagai daerah,” jelasnya.
Kondisi iklim tersebut berdampak terhadap produktivitas tanaman dan kemudian memengaruhi ketersediaan pasokan serta pergerakan harga di tingkat konsumen.
Karena itu, penguatan produksi lokal menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga ketersediaan cabai di Palangka Raya, terutama ketika pasokan dari daerah lain mengalami gangguan.
Memasuki periode tanam Oktober–Maret (Okmar), Sugiyanto mengimbau petani cabai di Kota Palangka Raya untuk kembali mengoptimalkan kegiatan budidaya.
“Kami mengimbau para petani cabai untuk tetap semangat. Memasuki awal musim hujan pada Oktober ini, mari kita mulai menanam kembali demi menjaga keseimbangan produksi dan pasokan cabai yang sangat dibutuhkan masyarakat Kota Palangka Raya,” pungkasnya.
Seminar akhir tersebut menghadirkan Tim Peneliti Fakultas Pertanian UPR yang memaparkan hasil kajian beserta rekomendasi mengenai model penguatan sistem cabai terpadu berbasis sosial ekonomi berkelanjutan.
Kegiatan diikuti sekitar 50 peserta yang berasal dari berbagai unsur Pemerintah Kota Palangka Raya dan pelaku usaha cabai.
Keterlibatan lintas sektor tersebut diharapkan dapat memperkuat tindak lanjut hasil kajian, sehingga pengembangan komoditas cabai tidak berjalan secara parsial, tetapi terhubung mulai dari produksi, penguatan petani, distribusi hingga pemasaran.
Dengan penguatan ekosistem tersebut, pemerintah daerah diharapkan memiliki langkah yang lebih terarah dalam menjaga kesinambungan produksi cabai, memperkuat posisi petani sekaligus mengantisipasi gejolak harga yang dapat memengaruhi inflasi daerah. (pra)