PALANGKA RAYA, Kalteng.co-Komitmen Universitas Palangka Raya (UPR) dalam mendukung pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan mendapat perhatian di tingkat nasional. Dua akademisi UPR diundang Presiden Prabowo Subianto dalam rapat strategis membahas tata kelola lahan gambut nasional di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/9/2026).
Kedua akademisi tersebut yakni Wakil Rektor UPR Bidang Perencanaan, Keuangan dan Umum, Darmae Nasir, serta Direktur Pusat Pengembangan IPTEK dan Inovasi Gambut (PPIIG) UPR, Hendrik Segah.
Keterlibatan keduanya dalam pertemuan tersebut menunjukkan peran akademisi, khususnya dari Kalimantan Tengah, dalam memberikan kontribusi keilmuan terhadap perumusan kebijakan pengelolaan lingkungan dan lahan gambut di tingkat nasional.
Rapat strategis tersebut membahas sejumlah isu, mulai dari mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), optimalisasi restorasi gambut, pemanfaatan teknologi untuk mendeteksi dan memantau kerawanan karhutla di lahan gambut, hingga pemanfaatan lahan gambut secara berwawasan lingkungan.
Selain itu, pengelolaan gambut juga diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus target penurunan emisi karbon nasional.
Darmae Nasir menyampaikan, UPR siap terus bersinergi dengan pemerintah pusat melalui dukungan riset serta sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang lahan basah dan gambut.
“Undangan dari Bapak Presiden merupakan kehormatan besar sekaligus wujud pengakuan atas dedikasi Universitas Palangka Raya dalam kajian lahan basah dan gambut. Secara institusional, kami senantiasa merencanakan dan mengalokasikan dukungan penuh terhadap riset-riset strategis yang tidak hanya berdampak bagi Kalimantan Tengah, tetapi juga memberikan solusi konkret bagi arah kebijakan pembangunan nasional,” ujar Darmae.
Sementara itu, Hendrik Segah memaparkan pentingnya penerapan pendekatan berbasis sains atau science-based policy dalam tata kelola gambut, terutama dengan melibatkan masyarakat di tingkat desa.
Menurutnya, pengelolaan lahan gambut memiliki kompleksitas tersendiri sehingga membutuhkan pendekatan yang terintegrasi antara teknologi, lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat.
“Pengelolaan lahan gambut yang kompleks tidak bisa dilakukan secara parsial. Dibutuhkan intervensi teknologi dan inovasi berkelanjutan agar fungsi hidrologis dan ekologis gambut tetap terjaga, namun di sisi lain dapat memberikan nilai tambah bagi ekonomi masyarakat sekitar,” jelas Hendrik.
Ia menambahkan, melalui PPIIG UPR, pihaknya terus mengembangkan berbagai inovasi terkait pengelolaan gambut. Di antaranya teknologi pemantauan dan deteksi dini, pembasahan kembali (rewetting), revegetasi lahan gambut, hingga pendekatan sosial ekonomi bagi masyarakat yang hidup di sekitar ekosistem gambut.
“Melalui PPIIG UPR, kami mempresentasikan peta jalan riset inovasi gambut yang selaras dengan visi strategis pemerintah pusat,” ungkapnya.
Pertemuan tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi jangka panjang antara pemerintah pusat, kementerian terkait dan perguruan tinggi dalam pengelolaan lahan gambut secara berkelanjutan.
UPR sendiri berkomitmen terus memperkuat perannya sebagai pusat unggulan dalam pengembangan sains dan inovasi terkait ekosistem lahan gambut tropis di Indonesia. (bam)