PALANGKA RAYA, Kalteng.co – DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng) menilai kemampuan fiskal daerah masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Kondisi tersebut menjadi perhatian di tengah kebutuhan pembiayaan pembangunan dan pelayanan masyarakat yang terus meningkat.
Anggota Komisi I DPRD Kalteng, Yohanes Freddy Ering, mengatakan ketergantungan tersebut mencakup sejumlah skema transfer, mulai dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), hingga Dana Alokasi Khusus (DAK). “Ya, sekiranya itu kita masih sangat tergantung kepada dana transfer, baik DBH, DAU, dan DAK,” ujar Freddy.
Menurutnya, kondisi ini menunjukkan pentingnya pemerintah pusat memberikan porsi transfer yang lebih optimal kepada daerah. Terlebih, Kalteng merupakan salah satu daerah yang turut memberikan kontribusi terhadap pendapatan nasional melalui berbagai sektor.
Freddy menilai peningkatan DBH menjadi salah satu langkah yang dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah. Dengan porsi yang lebih besar, pemerintah daerah dinilai akan memiliki ruang fiskal yang lebih memadai untuk membiayai pembangunan dan memenuhi kebutuhan pelayanan publik.
“Sudah barang tentu untuk kepentingan pembangunan daerah, selain memang optimalisasi pendapatan asli daerah untuk memperkuat fiskal, kemandirian keuangan. Bagaimanapun bagi hasil dari pendapatan pajak dan lain-lain itu harus lebih maksimal lagi dari pemerintah pusat,” katanya.
Ia menyebut persoalan ketergantungan terhadap transfer pusat tidak hanya dialami Kalteng. Sejumlah daerah juga menghadapi tekanan fiskal menyusul adanya pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD).
“Sekiranya ini memang bukan Kalteng saja, sebagaimana juga daerah-daerah lain memang rata-rata menjerit. Karena TKD yang dipangkas,” ujarnya.
Karena itu, Freddy berharap pemerintah pusat dapat meningkatkan alokasi TKD secara signifikan pada tahun-tahun mendatang. Menurutnya, peningkatan tersebut diperlukan agar pemerintah daerah tetap mampu menjalankan pembangunan, pelayanan masyarakat, sekaligus mendukung kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN).
“Jadi kita berharap tentunya tahun-tahun depan itu perlu ada kenaikan yang signifikan agar kepentingan pembangunan daerah itu, pelayanan masyarakat maupun dalam rangka kesejahteraan ASN itu dapat dipenuhi,” katanya.
Khusus DBH, Freddy berharap pemerintah pusat dapat memberikan porsi yang lebih proporsional kepada daerah. Ia memahami peningkatan hingga 100 persen mungkin sulit dilakukan, namun menurutnya porsi yang diterima daerah jangan terlalu jauh dari potensi yang seharusnya diperoleh.
“Antara lain perlu ada kenaikan DBH. Maksimal, oke lah tidak 100 persen, tapi jangan juga yang terlampau jauh banget,” ucapnya.
Menurut Freddy, penguatan DBH menjadi penting karena ruang fiskal Kalteng masih sangat dipengaruhi oleh besarnya dana transfer dari pemerintah pusat. Dengan transfer yang lebih optimal, kemampuan daerah dalam membiayai program pembangunan dan pelayanan publik diharapkan semakin kuat. (bam)