PALANGKA RAYA, Kalteng.co – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kota Palangka Raya kembali disorot. Aliansi Gerakan Pemuda Marah (GERAM) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Wali Kota Palangka Raya, Jalan Tjilik Riwut Km 5, Selasa (6/10/2026).
Dalam aksi tersebut, massa membawa sejumlah tuntutan, mulai dari jaminan kesejahteraan bagi relawan yang terlibat langsung dalam penanganan karhutla hingga mempertanyakan bantuan pemerintah pusat yang disebut belum diterima Kota Palangka Raya.
Juru Bicara Aliansi GERAM, Afan Safrian, mengatakan relawan menjadi salah satu kelompok yang perlu mendapat perhatian pemerintah. Menurutnya, para relawan berada di garis depan ketika penanganan karhutla berlangsung, sehingga kesejahteraan dan perlindungan mereka harus menjadi bagian dari kebijakan pemerintah.
“Terkait poin tuntutan, kita meminta kesejahteraan para relawan dijamin oleh pemerintah. Kami juga menyayangkan kenapa Kota Palangka Raya belum menerima anggaran bantuan karhutla dari Presiden yang sudah dikucurkan. Kami akan telusuri dan pertanyakan di mana hambatan atau keterlambatan anggaran tersebut,” ujar Afan usai aksi.
Afan menilai kondisi karhutla di Palangka Raya saat ini membutuhkan perhatian serius. Kabut asap yang kembali menyelimuti kota, kata dia, menjadi gambaran bahwa penanganan karhutla tidak cukup hanya mengandalkan kemampuan pemerintah daerah dan para relawan di lapangan.
Karena itu, GERAM meminta pemerintah pusat memberikan dukungan yang dinilai diperlukan untuk memperkuat penanganan karhutla di daerah. Mereka juga mendorong adanya kejelasan mengenai mekanisme serta penyaluran bantuan yang dipertanyakan tersebut.
“Harapan kami kepada Presiden, buka mata lah. Lihat masyarakat dan pemerintah daerah yang sudah terseok-seok menangani kebakaran hutan ini. Tolong dibantu, jangan hanya datang berkunjung lalu pulang,” tegas Afan.
“Kami butuh langkah konkret dari pemerintah pusat untuk menyelesaikan masalah karhutla di Kalimantan Tengah,” pungkasnya.
Menanggapi aksi tersebut, Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin mengatakan, pemerintah kota telah menggelar rapat koordinasi bersama sejumlah pihak untuk menentukan langkah penanganan kabut asap dan karhutla yang kembali meningkat.
“Hari ini kami melakukan rapat koordinasi untuk menentukan apakah status tanggap darurat akan diperpanjang atau tidak. Hasil rapat hari ini, kami sepakat untuk melanjutkan dan memperpanjang status tanggap darurat di Kota Palangka Raya,” kata Fairid.
Menurutnya, rapat tersebut melibatkan Wakil Wali Kota, pimpinan DPRD, Kapolresta, Kajari, BNPB, BMKG, serta BPBD Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk masa perpanjangan, pihaknya akan menyesuaikan dengan status tanggap darurat di tingkat provinsi, yang saat ini berjalan hingga 29 Oktober 2026.
Terkait tuntutan massa mengenai bantuan Presiden atau Banpres untuk penanganan karhutla, Fairid menyebut Pemkot Palangka Raya telah dua kali mengusulkan bantuan tersebut. Namun, pihaknya akan kembali mengajukan usulan langsung kepada kementerian dengan tembusan kepada pemerintah provinsi.
“Yang jelas, usulan kami akan kami sampaikan. Dua kali. Usulkan lagi, langsung ke kementerian, dengan tembusan juga ke provinsi,” ujarnya.
Fairid menegaskan, Pemkot Palangka Raya tetap berupaya mengawal usulan tersebut secara berjenjang, mulai dari pemerintah provinsi hingga kementerian dan pemerintah pusat. Ia juga meminta agar persoalan bantuan tersebut tidak dipandang sebagai ketidakmampuan pemerintah kota dalam menangani karhutla.
“Jangan menjadikan Banpres itu seolah-olah karena kota tidak punya uang. Bukan begitu. Kita hanya mempertanyakan kenapa kami juga terdampak, tetapi tidak mendapatkan bantuan,” tegasnya.
Meski demikian, Fairid memastikan pemerintah kota tetap akan menghadapi kondisi karhutla bersama seluruh jajaran dan mencari solusi terhadap dampak yang ditimbulkan. Termasuk melakukan penambahan personel untuk menangani banyaknya titik api yang muncul.
“Memang titik api banyak. Kita melakukan penambahan personel, termasuk satgas dari ASN pemerintah kota pada malam hari. Itu juga salah satu bentuk penambahan personel yang tidak tercatat dalam struktur satgas,” tandasnya. (oiq)