PALANGKA RAYA, Kalteng.co-Pemerintah pusat ditantang turun langsung ke Kalimantan Tengah (Kalteng) untuk merasakan dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dialami masyarakat. Bahkan, Presiden, Wakil Presiden hingga jajaran menteri didorong berkantor selama 30 hari di Kalteng.
Seruan tersebut disampaikan dalam gerakan #SupayaMerekaMerasakan yang digelar di Tugu Soekarno, Kota Palangka Raya, Minggu (4/10/2026) malam.
Gerakan ini digagas sejumlah elemen mahasiswa dan aktivis sebagai bentuk desakan agar pemerintah melihat langsung kondisi di lapangan sekaligus mendorong karhutla di Kalimantan mendapat penanganan sebagai bencana nasional.
Aktivis Brand News Indonesia, Virdian Aurellio mengatakan, gerakan tersebut membawa pesan agar pemerintah tidak hanya menerima laporan mengenai karhutla dari pusat.
“Kami datang membawa satu seruan yang akan menguji keseriusan negara untuk datang dan merasakan sendiri,” kata Virdian.
Menurut Virdian, penanganan karhutla selama ini dinilai masih terlalu berjarak dengan kondisi masyarakat yang terdampak. “Selama ini karhutla ditangani dari Jakarta dengan ‘saya dapat laporan’, rapat di ruangan ber-AC, pernyataan pers jauh dari titik api,” ujarnya.
Karena itu, pihaknya menyerukan agar jajaran pemerintah pusat turun langsung ke Kalteng. “Oleh sebab itu kami menyerukan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Kepala BNPB dan jajaran Wantimpres yang baru saja dilantik, termasuk Rocky Gerung, untuk berkantor penuh selama 30 hari di Kalimantan Tengah,” tegasnya.
Virdian menilai, kehadiran langsung para pejabat pemerintah di wilayah terdampak diperlukan agar mereka dapat melihat dan merasakan persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Kami ingin mereka datang bukan hanya untuk melihat angka dan menerima laporan, tetapi merasakan sendiri bagaimana kondisi masyarakat ketika karhutla terjadi,” katanya.
Seruan tersebut sekaligus menjadi bagian dari gerakan #SupayaMerekaMerasakan yang digelar di tengah persoalan karhutla dan dampaknya terhadap masyarakat Kalteng. Para aktivis berharap pemerintah pusat menjadikan kondisi di lapangan sebagai dasar dalam menentukan langkah penanganan yang lebih konkret.
“Kalau negara hadir langsung selama 30 hari di sini, kami ingin ada keberanian untuk melihat persoalan secara utuh dan mengambil keputusan berdasarkan apa yang benar-benar terjadi di lapangan,” pungkasnya. (oiq)